DPRD Jabar Soroti LKPj Gubernur soal Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan
Senin, 11 Mei 2020 - 21:19 WIB
loading...
Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Banggar DPRD Jabar, Senin (11/5/2020). Foto/Dok.DPRD Jabar
A
A
A
BANDUNG - DPRD Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terutama soal pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Senin (11/5/2020).
Ketua Komisi III DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan, LKPj Gubernur Jabar menjadi momentum untuk evaluasi demi kemajuan pembangunan di Jabar.
Terlebih, pembangunan ekonomi Jabar masih banyak yang perlu dibenahi. "Alhamdulillah, kami dapat banyak masukan dari para asosiasi ekonomi, ini masukan yang luar biasa," kata Rahmat.
Rahmat mecontohkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar yang meminta Pemprov Jabar membenahi aspek sumber daya manusia (SDM), destinasi, dan promosi jika ingin menjadikan pariwisata sebagai motor utama penggerak perekonomian daerah.
"Alasannya, hingga saat ini, aspek tersebut dinilai masih belum baik yang menyebabkan potensi pariwisata di Jabar belum optimal, padahal potensi pariwisata di Jabar sangat besar," ujarnya.
Diakuinya, pembangunan sektor pariwisata di Jabar hingga kini belum tergali optimal. Bahkan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kinerja Pemprov Jabar dalam pembangunan pariwisata cenderung stagnan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Senin (11/5/2020).
Ketua Komisi III DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan, LKPj Gubernur Jabar menjadi momentum untuk evaluasi demi kemajuan pembangunan di Jabar.
Terlebih, pembangunan ekonomi Jabar masih banyak yang perlu dibenahi. "Alhamdulillah, kami dapat banyak masukan dari para asosiasi ekonomi, ini masukan yang luar biasa," kata Rahmat.
Rahmat mecontohkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar yang meminta Pemprov Jabar membenahi aspek sumber daya manusia (SDM), destinasi, dan promosi jika ingin menjadikan pariwisata sebagai motor utama penggerak perekonomian daerah.
"Alasannya, hingga saat ini, aspek tersebut dinilai masih belum baik yang menyebabkan potensi pariwisata di Jabar belum optimal, padahal potensi pariwisata di Jabar sangat besar," ujarnya.
Diakuinya, pembangunan sektor pariwisata di Jabar hingga kini belum tergali optimal. Bahkan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kinerja Pemprov Jabar dalam pembangunan pariwisata cenderung stagnan.
Lihat Juga :
