DPRD Desak Pemprov Jatim Optimalkan Pemanfaatan Aset untuk Meningkatkan PAD

SURABAYA - Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) Yohanes Ristu Nugroho menyatakan, banyak aset Pemprov Jatim yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan PAD. Jika tidak dimanfaatkan atau disewakan, justru akan membebani APBD Jatim. BACA JUGA : Eri Cahyadi-Armudji Dapat Dukungan Soekarnois

Menurutnya, Jatim membutuhkan regulasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor aset. Mengingat selama ini harga sewa aset milik Pemprov Jatim masih mengacu pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). "Selama ini, biaya pemeliharaan aset lebih besar daripada yang didapatkan, jika tidak dimanfaatkan," kata Ristu, Sabtu (21/11/2020).

Terutama, sambung dia, aset yang bukan peruntukan untuk pelayanan publik. Seperti halnya Kebun Benih Holtikultura Sarangsari, Magetan. "Kalau tidak dioperasionalkan ada biaya pemeliharaan. Nantinya justru minus semua karena biaya pemeliharaan lebih besar daripada pendapatan," imbuh Ristu.

Menurut politisi asal PDIP ini, Kebun Benih Holtikultura Sarangsari akan menjadi terobosan yang bagus jika dijadikan sebagai tempat wisata alam. Hanya saja, tidak akan untung banyak jika mindset pembiayaan dan pengelolaan birokrasi. "Lebih baik kerjasama swasta. Bisa ada nilai sewa dan bagi hasil," tuturnya. BACA JUGA : Istri-Istri Calon Walikota "Jadi Pelumas" Langkah Pengabdian Sang Suami

Ristu optimistis PAD akan bertambah kalau semua aset dimanfaatkan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain. Apalagi letak aset Pemprov sangat strategis. "Peluang ini harus ditangkap dan diseriusi agar beban APBD turun," tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menambahkan, Pemprov Jatim harus mempunyai cara lain untuk menambah PAD. Mengingat selama ini PAD yang paling besar dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). "Agar aset bisa dikembangkan untuk menambah PAD. Pemprov bisa mengundang investor swasta untuk mengelola aset," jelasnya.

Agus mengaku jumlah aset Pemprov Jatim sangat banyak dan terdiri dari beberapa sektor. Seperti halnya pertanian dan kehutanan. Namun Agus meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus menganggarkan dana untuk sertifikasi aset. "Agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan bahwa pemerintah peduli untuk menjangkau semua lapisan," terangnya. BACA JUGA : Pilkada Medan, Golkar Targetkan Kemenangan 60 Persen untuk Bobby-Aulia Rachman

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulistyo menjelaskan, total luas kebun benih holtikultura 11,6 hektar. Dimana 2 hektar area untuk budidaya kentang, sementara sisanya 9,6 berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Untuk mengembangkan kebun benih holtikultura menjadi tempat wisata butuh dana investasi Rp 6,850 miliar. Dana itu untuk tambahan fasilitas bangunan wahana wisata dan area permainan dengan mempertimbangkan kerentanan bahaya dan bencana alam.

"Nantinya investor membayar kontribusi Rp 73 juta atau 3,33% dari nilai aset. Dan bagi hasil 26% ke UPT Pengembangan Benih Holtikultura," katanya. BACA JUGA : Gus Amik Sayangkan Tudingan Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat