Legislator PDIP Sebut Tragedi Bus ALS Alarm Keras Kegagalan Pengawasan Transportasi dan Infrastruktur Jalan
Minggu, 10 Mei 2026 - 19:16 WIB
loading...
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto. Foto/Istimewa/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto mengkritik lemahnya pengawasan transportasi darat menyusul kecelakaan Bus ALS di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang. Anggota Komisi V DPR ini berpendapat, tragedi ini bukan semata kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistem pengawasan negara yang sudah terlalu lama dibiarkan.
"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya," ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Bahkan, kata Edi, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu. "Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan."
Baca Juga: Polisi Percepat Identifikasi Korban Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel
Menurutnya, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih bisa mengangkut penumpang antarkota, ada rantai pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan," katanya.
"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya," ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Bahkan, kata Edi, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu. "Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan."
Baca Juga: Polisi Percepat Identifikasi Korban Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel
Menurutnya, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih bisa mengangkut penumpang antarkota, ada rantai pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan," katanya.
Lihat Juga :
