Jelang Debat II Pilkada, Ekonom USU Ungkap Penyebab Investor Enggan Masuk Medan

MEDAN - Jelang debat tahap dua Pilkada Medan , malam nanti, Ekonom Universitas Sumatera Utara (USU) mengungkap fakta terus memburuknya iklim investasi sejak 2016.

Adalah Wahyu Pratomo, ekonom yang menyebut sejak hampir lima tahun lalu hingga 2020 ini para pemodal semakin enggan masuk ke Medan untuk mengembangkan usaha. Penyebabnya? indeks ICOR malah semakin tinggi. "Medan tahun 2016 itu sekitar 6,50 dan terus naik sampai 2019. Harusnya yang ideal itu di angka 4.0 hingga 5,0," lanjut Wahyu.

Nah, bagaimana cara menurunkan indeks ICOR agar investor mau beramai-ramai datang berinvestasi di Kota Medan. Perlu diketahui, dengan masuknya investasi maka tentu akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) hingga menyerap tenaga kerja.

"Cara menurunkan ICOR itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Misal, mempermudah perizinan, tidak ada lagi biaya-biaya pungli, sarana-prasarana yang diperlukan pelaku usaha terpenuhi," kata Wahyu. BACA JUGA : Hadapi Debat Pilkada Putaran II, Begini Persiapan Akhyar...

Dari yang ia simak pada debat pertama, 7 November lalu, salah satu cara menekan ICOR sudah masuk dalam program visi-misi Bobby Nasution, Calon Walikota Medan Nomor Urut 2.

"Mall perizinan, atau mall pelayanan publik yang bakal dibangun Bobby Nasution salah satunya untuk mengurangi biaya perizinan kan?" lanjut Wahyu.

Perlu ada koordinasi yang kuat dalam bentuk kolaborasi antar-OPD (organisasi perangkat daerah), tambahnya pula. Jadi, bukan menonjolkan egosentris masing-masing OPD, seperti yang terjadi di Medan.

Egosentris masing-masing OPD, membuat perizinan di Medan masih terpencar-pencar. "Seolah di Medan ini tidak ada kepemimpinan," pungkas Wahyu. BACA JUGA : Pilkada Medan, Golkar Targetkan Kemenangan 60 Persen untuk Bobby-Aulia Rachman

Diketahui, sebagaimana telah diungkap Bobby Nasution dalam berbagai kesempatan, solusi untuk menurunkan indeks ICOR adalah dengan mereformasi birokrasi. Di antaranya, membangun mall pelayanan publik. Kelak di Medan akan ada satu bangunan terpadu yang di dalamnya bisa dilakukan segala macam bentuk pengurusan. Mulai dari perizinan, urusan kependudukan hingga perpajakan.

"Bangunannya nyaman, bagus, dingin. Masyarakat datang tak punya KTP, pulang langsung bawa KTP. Siap dengan cepat tanpa birokrasi yang ribet. Sekarang sudah zaman digital, kita akan manfaatkan itu di Medan," kata Bobby