Pemprov Sumut Dinilai Gagal Total Hadapi Pandemi Corona
loading...
A
A
A
MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dinilai gagal total dalam menghadapi virus Corona. Penilaian itu datang dari HMI Sumut, GMKI Sumut, GMNI Sumut serta PMKRI Sumut yang tergabung dalam kelompok Cipayung.
Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bahwa pemprov mengalami kegagalan di sektor kesehatan dan kondisi sosial masyarakar.
"Sektor kesehatan sudah gagal sejak awal, pemprov tidak berdaya menekan penyebaran virus Corona. Selain di kesehatan, bukti-bukti kegagalan terlihat nyata pada sektor ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat," kata Hasbi dalam konferensi pers di Medan, Minggu (10/5/2020). (BACA JUGA: Asyik, Kena Razia Pekat Malah Diberi Sembako)
Hasbi menjelaskan, pemprov sumut hingga saat ini tidak berdaya terhadap tingginya jumlah masyarakat yang terkena PHK. Pemprov Sumut juga dinilai tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid, dan tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Semua orang tahu bahwa tidak ada peran pemprov dalam mencari solusi atas masyarakat yang terkena PHK, bahkan mungkin mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, hingga saat ini pemprov belum juga merampungkan data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan, padahal di daerah lain sudah mulai diturunkan bantuannya. Dan terakhir, hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang luar biasa pertanda pemprov tak berdaya," jelasnya.
"Pemprov Sumut abai, sudah gagal total. Kasihan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Kita dalam bahaya," imbuh Hasbi.
Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan bahwa pemprov mengalami kegagalan di sektor kesehatan dan kondisi sosial masyarakar.
"Sektor kesehatan sudah gagal sejak awal, pemprov tidak berdaya menekan penyebaran virus Corona. Selain di kesehatan, bukti-bukti kegagalan terlihat nyata pada sektor ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat," kata Hasbi dalam konferensi pers di Medan, Minggu (10/5/2020). (BACA JUGA: Asyik, Kena Razia Pekat Malah Diberi Sembako)
Hasbi menjelaskan, pemprov sumut hingga saat ini tidak berdaya terhadap tingginya jumlah masyarakat yang terkena PHK. Pemprov Sumut juga dinilai tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid, dan tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Semua orang tahu bahwa tidak ada peran pemprov dalam mencari solusi atas masyarakat yang terkena PHK, bahkan mungkin mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, hingga saat ini pemprov belum juga merampungkan data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan, padahal di daerah lain sudah mulai diturunkan bantuannya. Dan terakhir, hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang luar biasa pertanda pemprov tak berdaya," jelasnya.
"Pemprov Sumut abai, sudah gagal total. Kasihan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Kita dalam bahaya," imbuh Hasbi.
(vit)