HD Simak Arahan Presiden Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengikuti secara virtual acara rapat koordinasi nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2020 dari Hotel The Excelton Palembang, Rabu (18/11/2020).

Acara ini diikuti juga secara virtual oleh Para Kabinet Menteri Indonesia Maju, Lembaga pemerintah non kementerian, Para Gubernur Se- Indonesia, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dari Istana Bogor secara virtual. Pada kegiatan ini Jokowi juga memberikan arahan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang mengikuti acara.

Jokowi mengawali sambutannya menyampaikan bahwa pada kondisi seperti sekarang ini semua elemen pemerintahan harus dapat bekerja dengan cepat yang selalu menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dimasing-masing daerah.

"Kita ditengah kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini, dimana disatu sisi kita harus memperhatikan perkembangan Covid-19, disisi lain kita harus menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan, untuk itu saya harap pemerintah daerah harus dapat bekerja dengan cepat dengan membelanjakan semua anggarannya agar kebutuhan pengadaan barang dan jasa dapat terpenuhi dan tidak terlambat, tentunya semua itu harus menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Terkait hal tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa semua instansi baik itu pemerintahan dan instansi vertikal untuk dapat berinovasi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, "seperti membangun sistem pengadaan barang dan jasa secara real time yang mamanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat melakukan pengolahan data secara baik dan cepat, tentunya hal ini akan dapat membantu kita dalam mengetahui seberapa jauh serapan yang telah dilakukan," ungkapnya.

Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan juga ini dapat memberikan warning kepada pemerintah untuk dapat bergegas melakukan pembelanjaan dalam pengadaan barang dan jasa agar nilai serapannya dapat mencapai 100%.

Jokowi juga menambahkan agar pemerintah pusat ataupun daerah untuk dapat membelanjakan semua kebutuhan dengan penjadwalan yang baik sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun, "Dalam situasi krisis seperti ini kita harus mempercepat aktifitas belanja yang akan memberikan efek kepada masyarakat dan hal ini dapat mempercepat pemenuhan semua kebutuhan pemerintah sehingga tidak menumpuk diakhir tahun," tambahnya.

Jokowi juga menegaskan kepada kepala daerah untuk dapat berani berinovasi dalam mengambil kebijakan untuk membelanjakan anggaran demi memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, "Tentunya ini harus dikakukan dengan melakukan pendampingan, jangan sampai salah dan terperosok dalam permasalahan, "untuk itu saya harap kepada BPKP, LKPP, Jaksa Agung dan Kapolri untuk dapat melakukan pendampingan agar mereka tidak terperosok kedalam jurang kesalahan," tegasnya.

Selain itu Jokowi juga meminta kepada semua jajarannya dari kementerian, lembaga bahkan kepala daerah untuk dapat memanfaatkan dan melibatkan sektor UMKM dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, "ini saya harap bisa dilakukan, agar dapat mendukung mereka untuk berkembang dan saya juga yakin bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh UMKM tidak kalah saing dengan produk yang dihasilkan dari luar", pungkasnya.

Jokowi juga menegaskan perihal vaksin Covid-19 akan dapat digunakan antara bulan Desember 2020 atau Januari 2021.