Masbuhin Ajukan Banding Atas Sanksi DKD Peradi Jawa Timur
Rabu, 18 November 2020 - 10:21 WIB
loading...
Masbuhin (tengah).Foto/SINDONews/Lukman Hakim
A
A
A
SURABAYA - Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi ) Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (6/11/2020) menjatuhkan sanksi pemberhentian selama 12 bulan dan melarang Masbuhin berpraktik sebagai advokat.
Masbuhin mendapat sanksi tersebut setelah dia diadukan empat anggota Paguyuban Customer Sipoa (PCS). Yakni Piter Yuwono, Christianto Tedjo Koesoemo, Santa Karuna dan Herry Gunawan ke DKD Peradi Jatim.
"Saya akan mengajukan banding. Keputusan itu sangatlah tendensius. Makanya saya tidak datang ketika sidang putusan DKD Peradi Jatim dibacakan," kata Masbuhin, Selasa (17/11/2020).(Baca juga: Khofifah Minta Peran Palang Merah Remaja Dimaksimalkan )
Menurutnya, keputusan DKD Jatim tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta. Dia menegaskan jika dirinya tidak pernah menjadi pengacara Sipoa Group. Surat kuasa yang dia tanda tangani pada 6 Februari 2019 hanyalah sebatas surat mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita untuk dikembalikan kepada konsumen. "Termasuk anggota PCS yang menjadi klien saya," terangnya.
Aset tersebut, kata dia, merupakan refund kepada seluruh konsumen. Kuasa itu diklaim sebagai upaya membela kepentingan para konsumen. Kuasa tersebut hanya berlaku sehari. Esoknya surat kuasa diganti dengan akta perdamaian antara Sipoa dan konsumen.
Masbuhin mendapat sanksi tersebut setelah dia diadukan empat anggota Paguyuban Customer Sipoa (PCS). Yakni Piter Yuwono, Christianto Tedjo Koesoemo, Santa Karuna dan Herry Gunawan ke DKD Peradi Jatim.
"Saya akan mengajukan banding. Keputusan itu sangatlah tendensius. Makanya saya tidak datang ketika sidang putusan DKD Peradi Jatim dibacakan," kata Masbuhin, Selasa (17/11/2020).(Baca juga: Khofifah Minta Peran Palang Merah Remaja Dimaksimalkan )
Menurutnya, keputusan DKD Jatim tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta. Dia menegaskan jika dirinya tidak pernah menjadi pengacara Sipoa Group. Surat kuasa yang dia tanda tangani pada 6 Februari 2019 hanyalah sebatas surat mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita untuk dikembalikan kepada konsumen. "Termasuk anggota PCS yang menjadi klien saya," terangnya.
Aset tersebut, kata dia, merupakan refund kepada seluruh konsumen. Kuasa itu diklaim sebagai upaya membela kepentingan para konsumen. Kuasa tersebut hanya berlaku sehari. Esoknya surat kuasa diganti dengan akta perdamaian antara Sipoa dan konsumen.
Lihat Juga :
