Ketua Nahdlatul Ulama Jawa Barat: RUU Larangan Minol Disahkan, Lebih Cepat Lebih Bagus
Minggu, 15 November 2020 - 13:54 WIB
loading...
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jabar, Hasan Nuri Hidayatullah, menilai, pengesahan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) menjadi UU akan lebih baik untuk dipercepat. (Foto/SINDOnews/Dok)
A
A
A
PURWAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jabar, Hasan Nuri Hidayatullah, menilai, pengesahan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) menjadi UU akan lebih baik untuk dipercepat.
"Karena semua sepakat bahwa minuman beralkohol membahayakan. Jika memandang sudut pandang ini, maka lebih cepat lebih bagus (disahkan dari RUU menjadi UU) dengan tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan pada sisi tertentu sehingga aman dari sisi hukum,"ungkap Hasan kepada SINDONEWS, Minggu (15/11/2020). (BACA JUGA: Pemilik Lapo Tuak Teriak: Dari Mana Biaya Kuliah Anak Kalau RUU Minol Disahkan)
Menurut dia, harus telitian dan cermat yang dimaksudnya adalah mengenai sanksi kurungan dan denda yang di kenakan. Juga berkaitan dengan jenis-jenis minuman yang dimasukkan dalam RUU tersebut. Sehingga tidak ada celah-celah hukum untuk dilanggar atau dipersoalkan.
"Pandangan saya dari sudut agama dan ke masyarakatan sangat mendukung jika semua dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat kita," terangnya.
Di bagian lain, Ketua Lembaga Dakwah Pemuda KNPI Jawa Barat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Minnatul Huda Plered, Purwakarta, Nizar Maulana Malik, menyatakan, RUU tersebut cukup bagus. Akan tetapi perlu juga ada dorongan untuk membentengi akhlaq. Sebab, dengan adanya ancaman pidana atau denda bukan berarti tidak ada pelanggaran. (BACA JUGA: MUI Minta Pemerintah Tak Tunduk Keinginan Pedagang terkait RUU Minol)
"Dalam ushul fiqih juga ada kaidah menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Larangan minol penting, tapi juga membentengi akhlak lebih penting. Ilustrasi saja, meski di pesantren sudah ditutup pintu gerbang, tetap saja ada santri yang loncat pagar. Tapi minimal sudah ada benteng atau pintu gerbang yang berdiri untuk melindungi para santri,"pungkas dia.
"Karena semua sepakat bahwa minuman beralkohol membahayakan. Jika memandang sudut pandang ini, maka lebih cepat lebih bagus (disahkan dari RUU menjadi UU) dengan tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan pada sisi tertentu sehingga aman dari sisi hukum,"ungkap Hasan kepada SINDONEWS, Minggu (15/11/2020). (BACA JUGA: Pemilik Lapo Tuak Teriak: Dari Mana Biaya Kuliah Anak Kalau RUU Minol Disahkan)
Menurut dia, harus telitian dan cermat yang dimaksudnya adalah mengenai sanksi kurungan dan denda yang di kenakan. Juga berkaitan dengan jenis-jenis minuman yang dimasukkan dalam RUU tersebut. Sehingga tidak ada celah-celah hukum untuk dilanggar atau dipersoalkan.
"Pandangan saya dari sudut agama dan ke masyarakatan sangat mendukung jika semua dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat kita," terangnya.
Di bagian lain, Ketua Lembaga Dakwah Pemuda KNPI Jawa Barat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Minnatul Huda Plered, Purwakarta, Nizar Maulana Malik, menyatakan, RUU tersebut cukup bagus. Akan tetapi perlu juga ada dorongan untuk membentengi akhlaq. Sebab, dengan adanya ancaman pidana atau denda bukan berarti tidak ada pelanggaran. (BACA JUGA: MUI Minta Pemerintah Tak Tunduk Keinginan Pedagang terkait RUU Minol)
"Dalam ushul fiqih juga ada kaidah menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Larangan minol penting, tapi juga membentengi akhlak lebih penting. Ilustrasi saja, meski di pesantren sudah ditutup pintu gerbang, tetap saja ada santri yang loncat pagar. Tapi minimal sudah ada benteng atau pintu gerbang yang berdiri untuk melindungi para santri,"pungkas dia.
(vit)
Lihat Juga :
