Menjahit Merah Putih, Eks Napiter ke Pangkuan Ibu Pertiwi atau Aksi Panggung?
Kamis, 12 November 2020 - 11:21 WIB
loading...
A
A
A
Kado Bendera Merah Putih itu menjadi kejutan tersendiri bagi Ganjar Pranowo. Apalagi, bendera itu dijahit sendiri oleh tangan-tangan mantan napiter. Mereka diharapkan bisa menjadi juru kampanye agar masyarakat tak mudah terpengaruh paham radikal.
“Surprise aja sih. Ya karena menariknya kita menemukan saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Hari ini mereka juga melakukan aktivitas ini untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Ganjar. (Baca juga: Ditanya Soal Capres Ganjar Pranowo Lebih Senang Bicara Covid-19 )
“Mudah-mudahan mereka akan bisa menjadi menjadi orang-orang yang bisa mengampanyekan bagaimana berbangsa, bernegara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, melaksanakannya dengan baik. Itu komunitas-komunitas yang mesti kita temani mereka bisa memberikan pengalamannya ini kepada orang lain untuk tidak ditiru,” tandasnya.
Usai memberikan kado, Sri Puji juga mengikuti upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Jawa Tengah yang digelar secara virtual di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Terdapat tiga eks napiter lainnya yang hadir dalam acara itu yakni Joko Triharmanto alias Jack Harun eks napiter kasus Bom Bali, dan dua lainnya Surono serta Paimin.
Sementara itu, pengamat terorisme Najahan Musyafak, menilai pemberian kado Bendera Merah Putih kepada Gubernur Jawa Tengah itu belum bisa diklaim eks napiter kembali ke NKRI. Sebab, aksi tersebut hanya muncul di permukaan, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. “Yang pertama harus ada program (deradikalisasi) dan kedua adanya parameter-parameter,” ujar Dr Najahan yang tercatat sebagai dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Kamis (12/11/2020).
“Dan itu (menjahit Bendera Merah Putih) bukan programnya Pak Gubernur. Ketika mereka itu menjahit sendiri untuk menunjukkan bahwa saya mantan napiter sekarang sudah NKRI, tapi itu bukan sebuah program (yang direncanakan),” imbuhnya.
Menurutnya, program deradikalisasi bukan sekadar seremoni yang tampak di permukaan. Mesti dilakukan pembinaan dan pemantauan secara langsung agar mantan napiter tak kembali ke paham sebelumnya.Apalagi, setelah bebas dari penjara banyak persoalan yang mesti dihadapi di tengah masyarakat. Di antaranya ketika kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, termasuk kebutuhan ekonomi yang mesti dicukupi.
“Ada dua hal, yakni front stage (atas panggung) dan back stage (belakang panggung). Kalau saya melihat ada di permukaan dan kondisi riil. Nah ini di permukaan apakah memang betul-betul sampai kepada yang riil? Kalau dunia televisi ada dunia panggung dan nyata. Sinetron itu dunia panggung dan nyatanya kadang berbeda,” lugasnya.
Mantan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah itu menyebut terdapat tiga kategori eks napiter setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian menyatakan kembali ke NKRI, kemudian akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan syarat tertentu, dan kategori terakhir tidak mengambil pilihan pertama atau kedua.
“Ada tiga kelompok. Pertama, memang dia sudah NKRI, betul-betul NKRI. Kelompok ini pun tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dipantau, dibina dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, saya bergabung ke NKRI kalau. Jadi ada syaratnya,” terangnya.
“Lalu yang ketiga, memang sudah keluar (dari lapas) tapi dia adalah orang-orang yang tidak mau menandatangani pakta integritas ke NKRI. Misalkan vonis 7 tahun, ya 7 tahun hukumnya. Kan ada yang terakhir dari Nusakambangan, kira-kira sepekan lalu dia keluar. Dia tidak mau tanda tangan kembali ke NKRI,” tandas Lulusan University of South Australia itu.
Dia menyebut program deradikalisasi yang digaungkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mesti menggandeng pemerintah daerah untuk melanjutkan pemantauan eks napiter. Sebab, kebanyakan mantan napiter berada di daerah-daerah yang mesti mendapatkan pendampingan berkelanjutan. (Baca juga: Peringatan Sumpah Pemuda di Jateng Dihadiri Difabel hingga Mantan Teroris )
“Kalau saya membahasakan seperti hit and run. Program itu kemudian ditinggal ke Jakarta. Lalu yang melakukan pemantauan di daerah itu siapa? Kan rata-rata (eks napiter) di daerah di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah periode 2008-2013 ini.
“Surprise aja sih. Ya karena menariknya kita menemukan saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Hari ini mereka juga melakukan aktivitas ini untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada masyarakat bagaimana sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Ganjar. (Baca juga: Ditanya Soal Capres Ganjar Pranowo Lebih Senang Bicara Covid-19 )
“Mudah-mudahan mereka akan bisa menjadi menjadi orang-orang yang bisa mengampanyekan bagaimana berbangsa, bernegara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, melaksanakannya dengan baik. Itu komunitas-komunitas yang mesti kita temani mereka bisa memberikan pengalamannya ini kepada orang lain untuk tidak ditiru,” tandasnya.
Usai memberikan kado, Sri Puji juga mengikuti upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Jawa Tengah yang digelar secara virtual di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Terdapat tiga eks napiter lainnya yang hadir dalam acara itu yakni Joko Triharmanto alias Jack Harun eks napiter kasus Bom Bali, dan dua lainnya Surono serta Paimin.
Sementara itu, pengamat terorisme Najahan Musyafak, menilai pemberian kado Bendera Merah Putih kepada Gubernur Jawa Tengah itu belum bisa diklaim eks napiter kembali ke NKRI. Sebab, aksi tersebut hanya muncul di permukaan, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. “Yang pertama harus ada program (deradikalisasi) dan kedua adanya parameter-parameter,” ujar Dr Najahan yang tercatat sebagai dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Kamis (12/11/2020).
“Dan itu (menjahit Bendera Merah Putih) bukan programnya Pak Gubernur. Ketika mereka itu menjahit sendiri untuk menunjukkan bahwa saya mantan napiter sekarang sudah NKRI, tapi itu bukan sebuah program (yang direncanakan),” imbuhnya.
Menurutnya, program deradikalisasi bukan sekadar seremoni yang tampak di permukaan. Mesti dilakukan pembinaan dan pemantauan secara langsung agar mantan napiter tak kembali ke paham sebelumnya.Apalagi, setelah bebas dari penjara banyak persoalan yang mesti dihadapi di tengah masyarakat. Di antaranya ketika kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, termasuk kebutuhan ekonomi yang mesti dicukupi.
“Ada dua hal, yakni front stage (atas panggung) dan back stage (belakang panggung). Kalau saya melihat ada di permukaan dan kondisi riil. Nah ini di permukaan apakah memang betul-betul sampai kepada yang riil? Kalau dunia televisi ada dunia panggung dan nyata. Sinetron itu dunia panggung dan nyatanya kadang berbeda,” lugasnya.
Mantan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah itu menyebut terdapat tiga kategori eks napiter setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian menyatakan kembali ke NKRI, kemudian akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan syarat tertentu, dan kategori terakhir tidak mengambil pilihan pertama atau kedua.
“Ada tiga kelompok. Pertama, memang dia sudah NKRI, betul-betul NKRI. Kelompok ini pun tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dipantau, dibina dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, saya bergabung ke NKRI kalau. Jadi ada syaratnya,” terangnya.
“Lalu yang ketiga, memang sudah keluar (dari lapas) tapi dia adalah orang-orang yang tidak mau menandatangani pakta integritas ke NKRI. Misalkan vonis 7 tahun, ya 7 tahun hukumnya. Kan ada yang terakhir dari Nusakambangan, kira-kira sepekan lalu dia keluar. Dia tidak mau tanda tangan kembali ke NKRI,” tandas Lulusan University of South Australia itu.
Dia menyebut program deradikalisasi yang digaungkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mesti menggandeng pemerintah daerah untuk melanjutkan pemantauan eks napiter. Sebab, kebanyakan mantan napiter berada di daerah-daerah yang mesti mendapatkan pendampingan berkelanjutan. (Baca juga: Peringatan Sumpah Pemuda di Jateng Dihadiri Difabel hingga Mantan Teroris )
“Kalau saya membahasakan seperti hit and run. Program itu kemudian ditinggal ke Jakarta. Lalu yang melakukan pemantauan di daerah itu siapa? Kan rata-rata (eks napiter) di daerah di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah periode 2008-2013 ini.
Lihat Juga :
