Dinas PUPR Buka Akses Jalan untuk Atasi Keterisolasian, DPRD Kobar Apresiasi Pemdes Rangda
Kamis, 12 November 2020 - 08:37 WIB
loading...
Akses jalan desa yang dibuka Dinas PUPR Kotawaringin Barat (Kobar) untuk mengatasi keterisolasian desa, dipuji DPRD Kobar.Foto/iNews/Sigit Dzakwan
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteg), mengapresiasi Dinas PUPR Kobar yang telah membuka akses jalan di Desa Rangda untuk mengatasi ketersisolasian di wilayah Kecamatan Arut Selatan. (Baca juga: Ini Kronologi Driver Ojol Berpistol Rampok SPBU Benoa Denpasar)
Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman mengatakan, Desa Rangda merupakan desa yang paling jauh dan masih tertinggal pembangunan di wilayah Kecamatan Arut Selatan. (Baca juga: Perekam Video Kampanye Menggunakan Atribut TNI Diperiksa Polisi)
"Kami sangat mengapresiasi Kepada Desa Rangda yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan infrastruktur jalan, hal ini merupakan terobosan terbaru yang dilakukan pemerintahan desa, tinggal nantinya dilanjutkan oleh pemerintah daerah," ujar Bambang, Rabu 11 November 2020.
Menurutnya, selama ini warga Desa Rangda saat menuju Kota Pangkalan Bun kurang lebih 100 km dan harus melintasi jalan perusahaan. Hal ini yang menyebabkan Desa Rangda masih tertinggal, baik infrastruktur maupun penerangan listrik.
"Gebrakan yang dilakukan Desa Rangda dengan membuka akses menuju km 20, jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama yang bisa ditempuh hanya 13 km. Sebab selama ini warga Desa Rangda, untuk menuju kota harus melewati kebun sawit milik CBI yang tembus ke Desa Runtu, ini memakan waktu yang cukup lama.”
Ke depannya lanjut Bambang, pemerintah daerah tinggal merubah status kawasan yang digunakan pembukaan akses infrastruktur jalan Desa Rangda tersebut. Sebab akses jalan yang baru menggunakan kawasan hutan produksi, sehingga perlu dirubah menjadi kawasan hutan APL.
"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas PUPR Kobar, dengan berbagai terobosan melakukan inovasi dalam meningkatkan infrastruktur jalan. Sebab dengan pembukaan wilayah yang terisolasi seperti Desa Rangda melalui program konsorsium, maka kedepannya Desa Rangda akan lebih maju pembangunannya.”
Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Kobar Juni Gultom mengatakan, pembangunan jalan baru di Desa Rangda merupakan replikasi konsorsium di tingkat desa secara mandiri.
"Tentunya semua pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemda, tapi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, kecamatan dan desa,” pungkasnya.
Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman mengatakan, Desa Rangda merupakan desa yang paling jauh dan masih tertinggal pembangunan di wilayah Kecamatan Arut Selatan. (Baca juga: Perekam Video Kampanye Menggunakan Atribut TNI Diperiksa Polisi)
"Kami sangat mengapresiasi Kepada Desa Rangda yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan infrastruktur jalan, hal ini merupakan terobosan terbaru yang dilakukan pemerintahan desa, tinggal nantinya dilanjutkan oleh pemerintah daerah," ujar Bambang, Rabu 11 November 2020.
Menurutnya, selama ini warga Desa Rangda saat menuju Kota Pangkalan Bun kurang lebih 100 km dan harus melintasi jalan perusahaan. Hal ini yang menyebabkan Desa Rangda masih tertinggal, baik infrastruktur maupun penerangan listrik.
"Gebrakan yang dilakukan Desa Rangda dengan membuka akses menuju km 20, jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama yang bisa ditempuh hanya 13 km. Sebab selama ini warga Desa Rangda, untuk menuju kota harus melewati kebun sawit milik CBI yang tembus ke Desa Runtu, ini memakan waktu yang cukup lama.”
Ke depannya lanjut Bambang, pemerintah daerah tinggal merubah status kawasan yang digunakan pembukaan akses infrastruktur jalan Desa Rangda tersebut. Sebab akses jalan yang baru menggunakan kawasan hutan produksi, sehingga perlu dirubah menjadi kawasan hutan APL.
"Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas PUPR Kobar, dengan berbagai terobosan melakukan inovasi dalam meningkatkan infrastruktur jalan. Sebab dengan pembukaan wilayah yang terisolasi seperti Desa Rangda melalui program konsorsium, maka kedepannya Desa Rangda akan lebih maju pembangunannya.”
Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Kobar Juni Gultom mengatakan, pembangunan jalan baru di Desa Rangda merupakan replikasi konsorsium di tingkat desa secara mandiri.
"Tentunya semua pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemda, tapi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, kecamatan dan desa,” pungkasnya.
(zil)
Lihat Juga :
