Banteng Ketaton Luruk Kantor Bawaslu Surabaya, Ada Apa ?
Rabu, 11 November 2020 - 11:41 WIB
loading...
Para pentolan Banteng Ketaton menunjukkan gambar-gambar bukti perusakan APK, ke Bawaslu Surabaya, Selasa (10/11/2020).Foto/SINDONews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Sekelompok kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam gerakan Banteng Ketaton meluruk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.
Kedatangan mereka untuk melaporkan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) dukungan untuk calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin - Mujiaman.
Deklarator Banteng Ketaton, Soenardi, mengatakan sejumlah spanduk yang dipasang oleh Banteng Ketaton di sejumlah titik kota Surabaya dirusak dan dicopot oleh seseorang. Proses pencopotan APK yang disinyalir dilakukan oleh salah satu anggota partai tersebut berhasil direkam oleh timnya.
"Banteng Ketaton tidak mau cari masalah. Banteng Ketaton ini asli dari PDI Perjuangan," katanya.(Baca juga: Politik Keluarga Pak Tjip Terbelah di Pilkada Surabaya, WS: Saya Tetap di Garis Partai )
Soenardi mendesak Bawaslu kota Surabaya segera menindak pelaku pencopotan APK. Banteng Ketaton memberikan waktu 2x24 jam dan mengancam akan melakukan tindakan sendiri jika dalam batas waktu Bawaslu tidak bertindak.
"Kalau dalam waktu 2x24 jam tidak ditangani mungkin anak-anak yang mengambil sendiri," tegasnya. Laporan Banteng Ketaton ini dilengkapi dengan sejumlah alat bukti, seperti foto perusakan spanduk, video dan saksi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya, Agil Akbar, menjelaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana dari Banteng Ketaton sudah diterima oleh Bawaslu. Nantinya, pihaknya akan mengkaji apakah ada unsur pelanggaran atau tidaknya. "Dalam waktu 1x24 jam akan kita tindaklanjuti," ucapnya.
Bawaslu, kata dia, akan memeriksa sejumlah pihak dari pelapor, terlapor, pihak partai politik dan KPU Surabaya.(Baca juga: Perangkat Desa Keloni Janda hingga Hamil Lima Bulan )
"Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelaku akan dikenai pidana sesuai pasal 69, bahwa merusak APK adalah tindak pidana pemilihan," tandasnya.
Larangan perusakan APK diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g UU Pilkada. Pasal tersebut menyatakan tidak boleh merusak dan/atau menghilangkan APK peserta Pilkada.
Sebagaimana diketahui, Banteng Ketaton merupakan gerakan kader-kader PDI Perjuangan yang mendeklarasikan diri untuk memenangkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (Maju).
Gerakan ini dilatarbelakani atas kekecewaan dengan rekom partai PDI Perjuangan yang tidak diberikan pada kader PDIP tulen, Whisnu Sakti Buana pada pilkada Surabaya 2020
Kedatangan mereka untuk melaporkan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) dukungan untuk calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut 2 Machfud Arifin - Mujiaman.
Deklarator Banteng Ketaton, Soenardi, mengatakan sejumlah spanduk yang dipasang oleh Banteng Ketaton di sejumlah titik kota Surabaya dirusak dan dicopot oleh seseorang. Proses pencopotan APK yang disinyalir dilakukan oleh salah satu anggota partai tersebut berhasil direkam oleh timnya.
"Banteng Ketaton tidak mau cari masalah. Banteng Ketaton ini asli dari PDI Perjuangan," katanya.(Baca juga: Politik Keluarga Pak Tjip Terbelah di Pilkada Surabaya, WS: Saya Tetap di Garis Partai )
Soenardi mendesak Bawaslu kota Surabaya segera menindak pelaku pencopotan APK. Banteng Ketaton memberikan waktu 2x24 jam dan mengancam akan melakukan tindakan sendiri jika dalam batas waktu Bawaslu tidak bertindak.
"Kalau dalam waktu 2x24 jam tidak ditangani mungkin anak-anak yang mengambil sendiri," tegasnya. Laporan Banteng Ketaton ini dilengkapi dengan sejumlah alat bukti, seperti foto perusakan spanduk, video dan saksi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya, Agil Akbar, menjelaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana dari Banteng Ketaton sudah diterima oleh Bawaslu. Nantinya, pihaknya akan mengkaji apakah ada unsur pelanggaran atau tidaknya. "Dalam waktu 1x24 jam akan kita tindaklanjuti," ucapnya.
Bawaslu, kata dia, akan memeriksa sejumlah pihak dari pelapor, terlapor, pihak partai politik dan KPU Surabaya.(Baca juga: Perangkat Desa Keloni Janda hingga Hamil Lima Bulan )
"Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelaku akan dikenai pidana sesuai pasal 69, bahwa merusak APK adalah tindak pidana pemilihan," tandasnya.
Larangan perusakan APK diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g UU Pilkada. Pasal tersebut menyatakan tidak boleh merusak dan/atau menghilangkan APK peserta Pilkada.
Sebagaimana diketahui, Banteng Ketaton merupakan gerakan kader-kader PDI Perjuangan yang mendeklarasikan diri untuk memenangkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (Maju).
Gerakan ini dilatarbelakani atas kekecewaan dengan rekom partai PDI Perjuangan yang tidak diberikan pada kader PDIP tulen, Whisnu Sakti Buana pada pilkada Surabaya 2020
(msd)
Lihat Juga :
