Pemerintah Harus Tegas Tangani 3 ABK Meninggal di Kapal China
Sabtu, 09 Mei 2020 - 19:37 WIB
loading...
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. FOTO : Dok suaramuhammadiyah.id
A
A
A
YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta pemerintah dan DPR bersikap tegas atas meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera China.
Pemerintah juga diminta melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta warga negara Indonesia lainnya di luar negeri yang mengalami masalah, termasuk yang terdampak Covid-19.
“Pemerintah dan DPR harus menyikapi dan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini, karena menyangkut nasib warga negara Indonesia di negeri orang. Lebih-lebih WNI itu tengah mengadu nasib di negeri orang dengan bertaruh nyawa,” kata Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews Sabtu (9/5/2020).
Haedar menegaskan jangan sampai muncul pandangan publik selama ini, tenaga asing di Indonesia dimanjakan bagaikan raja, sedangkan tenaga kerja Indonesia di negeri orang sengsara laksana budak. Sehingga pemerintah harus melindunginya.
“Ini masalah serius, bukan soal opini negatif atau positif, tetapi menyangkut harga nyawa warga negara yang wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ini lebih tinggi nilainya dari urusan ekonomi dan investasi,” tegasnya.
Haedar juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) harus mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Selain memihak sepenuhnya terhadap tenaga kerja di dalam negeri agar mereka sejahtera di rumahnya sendiri melebihi tenaga kerja asing. Jangan lagi setengah hati dan hanya mempertimbangkan devisa. Berani tegas pula menindak praktik calo dan mafia yang jelas-jelas mengorbankan TKI.
“Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit. Masalah ketenagakerjaan itu sangat berat dan kompleks, sehingga memerlukan kebijakan yang terfokus dan serius dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Haedar.
Pemerintah juga diminta melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) serta warga negara Indonesia lainnya di luar negeri yang mengalami masalah, termasuk yang terdampak Covid-19.
“Pemerintah dan DPR harus menyikapi dan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini, karena menyangkut nasib warga negara Indonesia di negeri orang. Lebih-lebih WNI itu tengah mengadu nasib di negeri orang dengan bertaruh nyawa,” kata Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews Sabtu (9/5/2020).
Haedar menegaskan jangan sampai muncul pandangan publik selama ini, tenaga asing di Indonesia dimanjakan bagaikan raja, sedangkan tenaga kerja Indonesia di negeri orang sengsara laksana budak. Sehingga pemerintah harus melindunginya.
“Ini masalah serius, bukan soal opini negatif atau positif, tetapi menyangkut harga nyawa warga negara yang wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ini lebih tinggi nilainya dari urusan ekonomi dan investasi,” tegasnya.
Haedar juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) harus mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Selain memihak sepenuhnya terhadap tenaga kerja di dalam negeri agar mereka sejahtera di rumahnya sendiri melebihi tenaga kerja asing. Jangan lagi setengah hati dan hanya mempertimbangkan devisa. Berani tegas pula menindak praktik calo dan mafia yang jelas-jelas mengorbankan TKI.
“Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit. Masalah ketenagakerjaan itu sangat berat dan kompleks, sehingga memerlukan kebijakan yang terfokus dan serius dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Haedar.
Lihat Juga :
