DPP PKB Minta DPW NTB Restrukturisasi Kepengurusan hingga Ranting

Selasa, 03 November 2020 - 11:50 WIB
loading...
DPP PKB Minta DPW NTB Restrukturisasi Kepengurusan hingga Ranting
Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid saat melakukan Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja DPW PKB NTB di Kota Mataram, NTB. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
MATARAM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) melakukan monitoring laporan evaluasi kinerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Nusa Tenggara Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja partai di seluruh daerah, khususnya di NTB, pasca Muktamar PKB Bali pada 2019 lalu.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid mengapresiasi peningkatan perolehan suara PKB di NTB pada Pemilu 2019 lalu. PKB meraih 6 kursi di DPRD NTB, naik dari pemilu sebelumnya sebanyak 5 kursi.

"Mumpung kita di NTB mengalami tambahan kursi, mempertahankannya tidak mudah. Caranya ya dengan melakukan koreksi, evaluasi terhadap perjalanan dan perencanaan PKB yang ada di NTB. Ini momentum emas," ujar politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini saat melakukan Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja DPW PKB NTB di Kota Mataram, Senin malam (2/11/2020).

Gus Jazil mengatakan, dalam monitoring dan evaluasi ini DPP PKB butuh sikap terbuka dan masukan yang objektif untuk menghitung sejauh mana kinerja DPW PKB NTB dan jajaran dibawahnya, termasuk apa kelemahan yang harus diperbaiki. Menurutnya, di NTB PKB belum menjadi parpol pemenang bukan karena masyarakatnyatidak tertarik. Namun karena belum terorganisir dengan maksimal.

Menurutnya, PKB di NTB memiliki potensi untuk menjadi partai besar karena umumnya masyarakatnya menganut ajaran ahlussunnah wal jamaah. Hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya evaluasi dan monitoring untuk perbaikan kinerja partai ke depan adalah perlunya dilakukan restrukturisasi mulai dari tingkat DPW, DPC, PAC hingga ranting.

"Restrukturisasi ini penting. Setelah Muktamar Bali, AD/ART kita mengharuskan restrukturisasi dari DPP sampai DPW termasuk DPC. Nah, pola pemilihan ketua baik di Muswil atau Muscab, sekarang kita menghindari kubu-kubuan. Muscab dan Muswil menentukan 2 sampai 3 nama untuk diusulkan ke DPP untuk tingkat DPW, nah nanti DPP yang menentukan," katanya.

Wakil Ketua MPR RI ini mengapresiasi DPW PKB NTB berhasil menambah kursi dalam Pemilu 2019 lalu. Namun, apakah kinerja partai berjalan dengan baik hingga saat ini, hal itu merupakan persoalan lain. "Kerja di partai ini terdiri dari orang-orang yang biasa berbeda pendapat. Saya harapkan ini diselesaikan secara baik-baik. Nah, monitoring adalah tempat menyelesaikan masalah melalui musyawarah," tuturnya.

Menurutnya, hasil Muktamar PKB Bali akan digunakan sebagai panduan melakukan restrukturisasi mulai Ranting hingga DPW. Di sisi lain, kata Gus Jazil, parpol yang kuat adalah jika memiliki kekuatan baik di legislatif maupun eksekutif. Sebab, jika hanya kuat di legislatif namun tidak memiliki posisi di eksekutif maka perolehan suaranya rawan menyusut. Karena itu, DPP PKB mendorong agar bisa menjadikan kadernya sebagai kepala atau wakil kepala daerah.

"Kalau legislatif meningkat tapi eksekutif tak kita topang, biasanya kursinya gonjang ganjing. Supaya kursinya mengunci, kalau bupatinya dari PKB, DPRD dari PKB, itu ngunci. Masalahnya ketika keadaannya berbalik sudah ada parpol lain sudah mengunci, itu pintar-pintar ketuanya," tuturnya.

Pihaknya meminta DPW PKB memberikan masukan yang objektif kepada DPP sehingga restrukturisasi kepartaian bisa berjalan maksimal dan ke depan perolehan suara PKB di NTB semakin baik. "DPP PKB memberikan penghargaan ke DPW PKB NTB atas prestasinya. Kehadiran saya disini untuk memperkuat apa yang harus kita lakukan. Kita harus memperbaiki struktur kepengurusan dari Ranting sampai DPW," katanya.

Selain itu, juga perlu dilakukan penyusunan program kerja yang baik sehingga ke depan target pada Pemilu 2024, perolehan suara PKB di NTB terus meningkat. DPP PKB berharap struktur Ranting sampai DPW segera selesai.

"Tolong dalam menyusun struktur bikin musyawarah terbaik. Saya ingin di NTB menentukan kepengurusan dan perencanaan organisasi dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Semua pendapat didengarkan. Jangan suka ngambek. Jadi harus dibuka musyawarah karena begitu ajarannya. Kalau sudah diputuskan, jangan ada kritik sana sini, tapi dijalankan," pungkasnya.
(shf)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3372 seconds (10.101#12.26)