Macet Parah di Tanjung Priok Imbas Bongkar Muat, Pramono Tegur Pelindo dan Operator
Sabtu, 19 April 2025 - 10:03 WIB
loading...
Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan teguran keras kepada Pelindo ataupun operator menyusul kemacetan parah di Tanjung Priok. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Kadishub Jakarta Syafrin Liputo memberikan teguran keras ke pihak Pelindo ataupun operator di Tanjung Priok. Jika diperlukan, dia pun bakal berkirim surat langsung ke dua pihak tersebut.
"Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya," ujar Pram di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Menurut Pram, teguran tersebut dilayangkan karena kemacetan sudah terjadi selama 3 hari. Hal itu tak boleh terjadi kembali. Pihak Pelindo pun sudah secara terbuka meminta maaf, hanya saja permintaan maaf belaka tidaklah cukup.
Baca juga: Kronologi Macet Horor di Jakarta Utara Bersumber dari Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan NPCT1
"Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Terpenting ini tidak boleh terjadi kembali," tegasnya.
"Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya," ujar Pram di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Menurut Pram, teguran tersebut dilayangkan karena kemacetan sudah terjadi selama 3 hari. Hal itu tak boleh terjadi kembali. Pihak Pelindo pun sudah secara terbuka meminta maaf, hanya saja permintaan maaf belaka tidaklah cukup.
Baca juga: Kronologi Macet Horor di Jakarta Utara Bersumber dari Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan NPCT1
"Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Terpenting ini tidak boleh terjadi kembali," tegasnya.
Lihat Juga :
