Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Begini Reaksi Ridwan Kamil

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menanggapi penahanan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pascapenahanan Budi Budiman oleh KPK, Jumat (23/10/2020) lalu, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu meminta seluruh masyarakat dan jajaran birokrasi di Kota Tasikmalaya tetap tenang. Khusus bagi jajaran birokrasi, Kang Emil meminta, agar tetap menjalankan aktivitas birokrasi sesuai prosedur yang berlaku.

"Intinya saya meminta masyarakat dan birokrasi di Tasikmalaya untuk tetap tenang, menjalankan sesuai prosedur," ujar Ridwan Kamil, Selasa (26/10/2020).

Kang Emil pun menyatakan, Pemprov Jabar siap membantu jika terdapat kesulitan birokrasi di Kota Tasikmalaya pascapenahanan Budi Budiman, agar kondisi politik, sosial, dan budaya tetap kondusif.

"Kalau ada kesulitan segera kontak Pak Gubernur dan jajaran lewat Pak Sekda (Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja), pasti kita akan dukung demi kondusivitas politik, sosial, dan budaya di Kota Tasik. Apalagi kan kondisinya lagi COVID-19," tuturnya.

Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, penahanan Budi Budiman oleh KPK harus menjadi cerminan bahwa seorang pemimpin jangan meniatkan diri untuk mencari nafkah lewat kepemimpinannya.

Hal itu pun, kata Kang Emil, menjadi pesan bagi para calon kepala daerah yang tengah berkonsultasi di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang digelar di delapan kabupaten/kota di Jabar.

"Makanya, saya titip, siapa yang ingin jadi pemimpian, kuatkan niat. Jangan niatnya mencari nafkah dari kepemimpinan, niatnya itu pengabdian di dalam kepemimpinan, itu dua hal yang fundamental," tegasnya.
BACA JUGA: Ini Pesan Wali Kota Tasikmalaya Setelah Ditahan KPK karena Korupsi

Menurutnya, jika keinginan menjadi pemimpin didasari oleh niat untuk mencari nafkah, maka pemimpin itu akan selalu mencari siasat dengan mencari cara-cara untuk mendapatkan penghasilan yang tidak semestinya.

"Saya hanya mendoakan, agar kemuliaan niat itu harus kuat. Untuk para calon-calon yang akan maju di 8 daerah, harus jadi pelajaran, apa yang terjadi ke beberapa kepala daerah dalam lima tahun terahir ini," imbuhnya.