Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Pascakrisis COVID-19
loading...
Pakar ekonomi dari Unpad Bandung Aldrin Herwany PhD. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
BANDUNG - Pakar ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Aldrin Herwany PhD menilai, Omnibus Law RUU Cipta Kerja dapat menjadi solusi pascakrisis kesehatan akibat pandemi virus Corona (COVID-19).
Hal itu disampaikan Aldrin dalam seminar dalam jaringan (online) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Kelompok Kerja (Pokja) Gedung Sate dengan tema "Aspirasi untuk RUU Cipta Kerja dalam Membangun Kembali Sektor Ketenagakerjaan, Industri, dan UMKM Pascapandemi Covid-19" di Bandung, Kamis (7/5/2020).
"Apabila nanti diterapkan, Omnibus Law ini tentu lebih fleksibel untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pascamasa abnormal dan krisis seperti saat ini," ujarnya.
Menurutnya, prinsip RUU Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah, mempercepat, dan menghilangkan kerumitaninvestasi sangat tepat diterapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Banyak aturan dan regulasi yang tumpang tindih selama ini yang membuat kecepatan realisasi investasi kita terhambat baik di pusat atau daerah. Ini tidak bisa lagi terjadi karena ekonomi kita sudah terpukul karena pandemi," tegasnya.
Padahal, kata Aldrin, kemudahan investasi dan kepastian berbisnis menjadi hal yang paling dicari oleh para investor setelah masa krisis berakhir. Sementara, sebelum pandemi COVID-19 pun, Indonesia dinilainya masih masih tertinggal dan tidak kompetitif.
"Dalam pemeringkatan Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berinvestasi, kita ada di peringkat 73. Ini di ASEAN kita ketiga terendah, hanya di atas Filipina dan Myanmar," paparnya.
Kesulitan investasi di Indonesia, lanjut Aldrin, terjadi karena tumpang tindih antara aturan pemerintah pusat, daerah, hingga kementerian yang menyebabkan perizinan bisnis sangat sulit didapatkan calon investor.
"Dalam kemudahan mendapatkan perizinan, Indonesia bahkan paling bontot di ASEAN. Makanya, payung Omnibus Law yang sifatnya sapu jagat membasmi aturan tumpang tindih, ini bisa menyelesaikan masalah ini," jelasnya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung ini juga menilai, saat krisis seperti ini sebagai momentum yang tepat untuk mengimplementasikan Omnibus Law.
Hal itu disampaikan Aldrin dalam seminar dalam jaringan (online) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Kelompok Kerja (Pokja) Gedung Sate dengan tema "Aspirasi untuk RUU Cipta Kerja dalam Membangun Kembali Sektor Ketenagakerjaan, Industri, dan UMKM Pascapandemi Covid-19" di Bandung, Kamis (7/5/2020).
"Apabila nanti diterapkan, Omnibus Law ini tentu lebih fleksibel untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pascamasa abnormal dan krisis seperti saat ini," ujarnya.
Menurutnya, prinsip RUU Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah, mempercepat, dan menghilangkan kerumitaninvestasi sangat tepat diterapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Banyak aturan dan regulasi yang tumpang tindih selama ini yang membuat kecepatan realisasi investasi kita terhambat baik di pusat atau daerah. Ini tidak bisa lagi terjadi karena ekonomi kita sudah terpukul karena pandemi," tegasnya.
Padahal, kata Aldrin, kemudahan investasi dan kepastian berbisnis menjadi hal yang paling dicari oleh para investor setelah masa krisis berakhir. Sementara, sebelum pandemi COVID-19 pun, Indonesia dinilainya masih masih tertinggal dan tidak kompetitif.
"Dalam pemeringkatan Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berinvestasi, kita ada di peringkat 73. Ini di ASEAN kita ketiga terendah, hanya di atas Filipina dan Myanmar," paparnya.
Kesulitan investasi di Indonesia, lanjut Aldrin, terjadi karena tumpang tindih antara aturan pemerintah pusat, daerah, hingga kementerian yang menyebabkan perizinan bisnis sangat sulit didapatkan calon investor.
"Dalam kemudahan mendapatkan perizinan, Indonesia bahkan paling bontot di ASEAN. Makanya, payung Omnibus Law yang sifatnya sapu jagat membasmi aturan tumpang tindih, ini bisa menyelesaikan masalah ini," jelasnya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung ini juga menilai, saat krisis seperti ini sebagai momentum yang tepat untuk mengimplementasikan Omnibus Law.
Explore More