Soal Vaksinasi, Jateng Prioritaskan untuk Nakes dan Petugas Lapangan

SEMARANG - Pemerintah berencana mulai melakukan vaksinasi pada November bulan depan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, prioritas pertama penerima vaksin adalah tenaga kesehatan dan petugas lapangan.

"Kita sudah dilatih kemarin untuk menyiapkan ini. Besok ini, alokasinya kita belum banyak, tahap pertama itu belum sampai ribuan, masih sekitar ratusan. Beberapa sampel yang didapat itu, akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," kata Ganjar, Selasa (20/10/2020).

Meski bulan depan Jawa Tengah baru mendapat kuota vaksin sedikit, namun pada tahap kedua Jawa Tengah akan mendapat dalam jumlah cukup besar.

"Tahap berikutnya baru agak banyak, mungkin bisa jutaan. Kalau tidak salah sekitar 2,5 juta vaksin. Kalau bulan depan sudah dimulai, ya mungkin November sampai Desember tahun ini," jelasnya.

Selain tenaga kesehatan, ia juga akan memprioritaskan vaksinasi kepada petugas lapangan seperti TNI/Polri dan Satpol PP. Sebab, mereka dianggap memiliki resiko tinggi karena setiap hari bertugas ke lapangan.

"Atau juga pada masyarakat yang tiap hari menjalankan kegiatan di tempat terbuka. Misalnya pasar, angkutan dan lainnya. Saya kira, mereka perlu mendapat prioritas," jelasnya.

Dia menegaskan, pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga dalam rangka program vaksinasi ini. Pemerintah telah mencari beberapa sumber vaksin dari berbagai negara dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan.

"Syukur akan muncul dari dalam negeri sehingga bisa memenuhi. Mungkin vaksinnya itu tidak hanya satu, tapi beragam tergantung kapasitas dan kemampuan. Saya kira pemerintah sudah memikirkan jumlahnya itu," jelasnya.

Meski program vaksinasi segera dilakukan pemerintah, Ganjar tetap meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat.

Menghindari kerumunan, tertib memakai masker dan rajin cuci tangan pakai sabun adalah kewajiban yang harus dilakukan. (Baca juga: Ahli Waris Keluarga yang Meninggal Akibat COVID-19 Dapat Santunan Rp15 Juta)

"Tidak bisa tidak, itu wajib. Kalau itu dilakukan, maka kita bisa beradaptasi. Masyarakat tetap boleh bekerja, keluar rumah tapi harus menerapkan protokol kesehatan itu. Kalau itu dilakukan, maka cara itu yang bisa mengamkan diri," tegasnya.

Pihaknya juga berpesan pada masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif pada orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sebab sampai saat ini, stigmatisasi itu masih muncul. (Baca juga: Blusukan, Sunaryanta Janji Lindungi Keberadaan Pasar Tradisional)

"Saya baru saja mendapat laporan di Solo, ada satu keluarga yang positif merasa disingkirkan. Tolong jangan ada stigmatisasi pada mereka, mereka butuh pertolongan, bukan diasingkan," pungkasnya.