PSBB Makassar Jilid Dua, Dewan Ingatkan Logistik Harus Siap

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengingatkan kesiapan logistik untuk perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Makassar yang harus lebih siap dibanding sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Fraksi PDIP Andi Suhada Sappaile menjelaskan, meski ada perkembangan positif di tahap pertama, masih ada persoalan dimana logistik belum maksimal, padahal kondisi sebagian masyarakat tanpa pekerjaan akibat kebijakan pemerintah semakin menekan ekonomi mereka.

"Selama pemberlakuan PSBB memang selalu ada tambahan apakah itu ODP, PDP maupun yang positif Covid-19, walaupun dibarengi jumlah yang meninggal kurvanya flat dan kesembuhan pasien yang dirawat juga sudah mengalami peningkatan. Sekarang yang jadi masalah tidak disiplinnya sebagian masyarakat terhadap pemberlakuan PSBB ini karena dipicu dengan kondisi ekonomi," katanya.

Dia mengingatkan, pemerintah seharusnya sudah bisa membuat kepususan lebih baik jika berkaca dengan kondisi sebelumnya. Pada tahap kedua ini, pemerintah semestinya sudah lebih siap.

"Jadi intinya kalau PSBB jilid dua akan diberlakukan Pemkot harus betul-betul siap dengan kondisi logistik yang harus dibagikan buat masyarakat sehingga mereka tidak perlu ke luar rumah kalau betul-betul tidak ada keperluan yang mendesak," katanya.

Suhada optimis, jika pemerintah betul-betul bisa menerapkan hal ini maka rantai penularan benar-bemar dapat diputus nantinya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Nunung Desniar menyarakan hal serupa, dia menilai pola tingkah laku masyarakat sangat erat kaitannya dengan ekonomi mereka yang merasa tidak dijamin oleh pemerintah.

"Semrawutnya pendataan dan distribusi bantuan sosial membuat masyarakat merasa tidak terjamin hidupnya selama tinggal di rumah, sehingga lebih memilih tetap ke luar rumah," kata Nunung. Rabu,(6/5/2020).

Sementara mereka terus dipaksa untuk tinggal di rumah, padahal mereka butuh makan untuk keluarganya. Dalam kondisi demikian pemerintah tidak berhak menyalahkan mereka.

Selain itu sosialisasi dinilai masih belum optimal, pasalnya hingga saat ini terkesan pemerintah hanya satu-satunya yang bergerak, padahal untuk penerapan PSBB semua unsur perlu dilibatkan lantaran hal ini menjadi persoalan bersama yang melibatkan semua kalangan.

"Semua unsur harus memiliki kesadaran untuk bergerak bersama melawan wabah ini, tapi pemerintah gagal membangun kesadaran ini," ujar legislator Gerindra ini.