Wujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Desa

MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel menggelar evaluasi pengelolaan dana desa tahun 2020 dan sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 di hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2020).

Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) , Abdul Halim Iskandar. Selain itu Gubernur Sulsel yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani dan didampingi Kepala Dinas PMD Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo juga hadir.

Dalam sambutannya, Sekprov Sulsel , Abdul Hayat Gani mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Sulsel . Menurut dia, acara ini sangat penting sebagai upaya melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan desa di tahun mendatang.



"Kegiatan ini bagaimana mencari kesamaan pola tindak yang sama di desa. Makanya kemasannya dalam bentuk evaluasi dan sosialisasi. Kenapa kita evaluasi, karena pimpinan kita selalu ingin mendapatkan input yang bagus, akurat, fakta lapangan. Supaya bisa diperbaiki model-model kebijakan baru tahun 2021," ujar Abdul Hayat.

Menurut dia, evaluasi pengelolaan dana desa dan sosialisasi Permendes tahun 13 tahun 2020 ini diharapkan mampu menggiring daerah untuk memperkuat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) . Utamanya dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Program PEN , kata dia, harus memberi kontribusi pada ketahanan desa.

"Saya percaya kalau ketahanan desa kuat, tentu kecamatan dan kabupaten kuat, provinsi kuat dan Indonesia tangguh. Makanya tidak ada pilihan lain selain memperkuat desa," paparnya.

Abdul Hayat menuturkan, program pemulihan ekonomi yang diarahkan di desa, akan mendukung visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel. Makanya, anggaran yang selama ini dikucurkan untuk pengembangan desa, harus dikawal dengan baik.



"Ini sangat mendukung yang namanya visi gubernur untuk Sulsel yang inovatif, produktif kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kita ingin mengawal anggaran-anggaran yang ada ini dengan karakter yang baik," tegas Abdul Hayat.

Dia berharap, agar Dinas PMD tiap kabupaten kota terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, dalam upaya menciptakan inovasi dan memastikan jalannya perkuatan pedesaan yang ada di daerah.

Sementara Mendes PDTT , Abdul Halim Iskandar mengatakan, forum tersebut selain menjadi ajang silaturahmi, juga menjadi wadah untuk menyatukan pemahaman antara stakeholder.

"Saya bersyukur bisa bersilaturahmi sama seluruh yang hadir sosialisasi. Karena ini memang jadi program kita di akhir 2020. Kita fokus bagaimana tahun 2020 untuk perbaikan tahun 2021," ucap Halim Iskandar.

Dia menuturkan, kementerian saat ini memberikan dukungan penuh pada pengembangan desa. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 , sebagian besar anggaran dikucurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Anggaran ini diharapkan bisa dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi.



"BLT dana desa difokuskan, diutamakan, dan diharuskan bagi keluarga yang belum menerima segala jenis jaring pengaman sosial dan keluarga yang kena dampak COVID-19 dari sisi ekonomi. Itu kemudian kita harapkan dilaksanakan dengan maksimal, pemetaan yang bagus," harap dia.

Halim Iskandar juga berharap, agar para tenaga ahli kabupaten dan provinsi bisa memberikan pencerahan kepada para pendamping desa dan pendamping lokal desa. "Insyaallah juga akan kita segera terbitkan Permendesa tentang pendamping desa yang tentu arahnya sebagai tenaga fungaional sehingga posisinya jelas dalam sistem penerimaan PPPK," jelasnya.

Kepala Dinas PMD Sulsel , Ashari Fakhsirie Radjamilo menambahkan, kegiatan ini digelar selam tiga hari dimulai sejak tanggal 16-18 Oktober 2020. Acara ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyatukan pemahaman antar lintas sektor terkait penggunaan dana desa dan sosialisasi Permendes tahun 13 tahun 2020.