DPRD Surabaya Minta Komite ASN Selidiki OPD Pemkot Tidak Netral

Jum'at, 16 Oktober 2020 - 17:01 WIB
loading...
DPRD Surabaya Minta...
Beredar foto sejumlah orang dengan gaya 1 jari berada di depan mobil DKRTH. Foto/Ist
A A A
SURABAYA - Dugaan ASN tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020 semakin tampak. Hal itu membuat dewan meminta Komite ASN turun ke Surabaya melakukan penyelidikan. Terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang diam-diam membantu suksesi Eri Cahyadi-Armuji.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni meminta Komisi ASN turun ke Surabaya karena dugaan ketidak netralan ASN mulai tampak mata. Mereka sudah melanggar sumpah dan janji untuk berkhidmat kepada negara, bukan melayani kepentingan Tri Rismaharini.

"Bawaslu juga pro aktif, panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau ngak," ujarnya.

(Baca juga: Tak Netral di Pilwali Surabaya 2020, Risma Diadukan ke Bawaslu )

Toni, sapaannya, mengaku mendapat laporan dari masyarakat beberapa OPD Pemkot Surabaya membantu Eri Cahyadi memenuhi kebutuhan dan keluhan warga. Beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya.

"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," ungkapnya.

Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN mereka sudah tidak netral.

(Baca juga: GM FKPPI Jatim Larang Anggota Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis )

Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengutuk keras Tri Rismaharini yang tidak netral. Bahkan, beberapa kepala OPD diduga turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.

"Pemkot ngak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon 1," ujarnya.

Politisi PKB ini memandang, banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye. Tentu saja, masyarakat akan menilai bantuan itu menjadi sarana politik Risma untuk mensukseskan Eri-Armuji. "Atas nama pemkot, tapi hakikatnya itu membantu Eri, Bu Risma nggak netral," tukasnya.

Desakan dewan untuk komite ASN turun ke surabaya ini sangat berdasar, dikarenakan semua program pemkot di keluarkan di bulan kampanye. Tidak hanya itu, terdapat sejumlah daerah yang didatangi Paslon nomer 1, sehingga apa yang menjadi permintaan masyarakatnya langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait di pemkot surabaya.

Seperti pemberian bibit yang langsung dibantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Begitu juga permintaan penerangan Jalan Umum dan pergantian lampu LED, DKRTH Surabaya langsung turun tangan, bahkan beredar foto sejumlah orang dengan gaya 1 jari berada di depan mobil DKRTH yang sedang menganti lampu diduga menunjukan dukungan pada Paslon nomer 1.
(msd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Bertemu Komisi B DPRD...
Bertemu Komisi B DPRD Surabaya, Unicomindo Curhat Tagih Utang Pemkot Rp104 Miliar
DPRD Surabaya Akan Gelar...
DPRD Surabaya Akan Gelar Rapat Sengketa Sampah PemkotĀ dengan Swasta
Nama Hendy Setiono,...
Nama Hendy Setiono, Bos Kebab Turki Baba Rafi Menguat Jadi Kandidat Cawawali Surabaya
Viral Sekda Iswar Sebut...
Viral Sekda Iswar Sebut Lurah dan Camat di Kota Semarang Tak Netral di Pemilu 2024
Diduga Tak Netral, Lurah...
Diduga Tak Netral, Lurah di Bandarlampung Dilaporkan Bawaslu ke KASN
TPN Ganjar Mahfud Angkat...
TPN Ganjar Mahfud Angkat Bicara soal Kasus ASN Kota Bekasi Terindikasi Tidak Netral
KNASN Dorong Pemerintah...
KNASN Dorong Pemerintah Segera Angkat Tenaga Honorer Jadi ASN
Tak Netral, 362 ASN...
Tak Netral, 362 ASN Dijatuhi Sanksi dan 72 ASN Datanya Diblokir BKN
Netralitas PNS Seperti...
Netralitas PNS Seperti Hantu, DKPP: Tak Terlihat dan Sulit Dibuktikan
Rekomendasi
Traveloka Gelar Schooliday...
Traveloka Gelar Schooliday Sale, 46% Wisatawan RI Prioritaskan Biaya
Kasus Erin Berbalik...
Kasus Erin Berbalik Arah? Bukti Psikologis Nur Disebut Untungkan Herawati
Babak Baru Kasus Erin...
Babak Baru Kasus Erin Wartia, Pelapor Serahkan Dokumen LPSK ke Penyidik
Berita Terkini
Situ Rompong Tangsel...
Situ Rompong Tangsel Menyusut Tinggal 1,7 Hektare, Warga Duga Ada Maladminsitrasi
Roy Suryo Titip Pesan...
Roy Suryo Titip Pesan ke Massa Aksi Demo: Jangan Disusupi, Aparat Harus Humanis
Ada Demo Mahasiswa,...
Ada Demo Mahasiswa, Rute Transjakarta Dialihkan
Demo Rawamangun Menggugat...
Demo Rawamangun Menggugat Kelar, Aliansi UNJ Melawan Bubarkan Diri
Bukti Fundamental Solid,...
Bukti Fundamental Solid, BRI Alokasikan Rp500 Miliar Demi Buyback Saham
Dudung: Pemerintah Selalu...
Dudung: Pemerintah Selalu Buka Ruang untuk Publik Sampaikan Kritik
Infografis
10 Negara yang Paling...
10 Negara yang Paling Tidak Dikenal, dari Nauru hingga Tuvalu
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved