DPRD Surabaya Minta Komite ASN Selidiki OPD Pemkot Tidak Netral

SURABAYA - Dugaan ASN tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020 semakin tampak. Hal itu membuat dewan meminta Komite ASN turun ke Surabaya melakukan penyelidikan. Terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang diam-diam membantu suksesi Eri Cahyadi-Armuji.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni meminta Komisi ASN turun ke Surabaya karena dugaan ketidak netralan ASN mulai tampak mata. Mereka sudah melanggar sumpah dan janji untuk berkhidmat kepada negara, bukan melayani kepentingan Tri Rismaharini.

"Bawaslu juga pro aktif, panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau ngak," ujarnya.

(Baca juga: Tak Netral di Pilwali Surabaya 2020, Risma Diadukan ke Bawaslu )

Toni, sapaannya, mengaku mendapat laporan dari masyarakat beberapa OPD Pemkot Surabaya membantu Eri Cahyadi memenuhi kebutuhan dan keluhan warga. Beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya.

"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," ungkapnya.

Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN mereka sudah tidak netral.

(Baca juga: GM FKPPI Jatim Larang Anggota Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis )

Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengutuk keras Tri Rismaharini yang tidak netral. Bahkan, beberapa kepala OPD diduga turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.

"Pemkot ngak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon 1," ujarnya.

Politisi PKB ini memandang, banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye. Tentu saja, masyarakat akan menilai bantuan itu menjadi sarana politik Risma untuk mensukseskan Eri-Armuji. "Atas nama pemkot, tapi hakikatnya itu membantu Eri, Bu Risma nggak netral," tukasnya.

Desakan dewan untuk komite ASN turun ke surabaya ini sangat berdasar, dikarenakan semua program pemkot di keluarkan di bulan kampanye. Tidak hanya itu, terdapat sejumlah daerah yang didatangi Paslon nomer 1, sehingga apa yang menjadi permintaan masyarakatnya langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait di pemkot surabaya.

Seperti pemberian bibit yang langsung dibantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Begitu juga permintaan penerangan Jalan Umum dan pergantian lampu LED, DKRTH Surabaya langsung turun tangan, bahkan beredar foto sejumlah orang dengan gaya 1 jari berada di depan mobil DKRTH yang sedang menganti lampu diduga menunjukan dukungan pada Paslon nomer 1.