Proses Alih Kelola Mangkrak, 7 Terminal di Jabar Tak Terkelola Maksimal

Senin, 12 Oktober 2020 - 15:10 WIB
loading...
Proses Alih Kelola Mangkrak,...
Kondisi Terminal Ledeng di Kota Bandung yang belum terlelola maksimal menyusul mengkraknya proses alih kelola dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Jabar. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 550.22/Kep.1197/Dishub/2016 mengamanatkan 14 terminal Tipe B di kabupaten/kota di Jabar dialihkan pengelolaannya kepada Pemprov Jabar.

Namun, dari 14 terminal yang harus dialihkelolakan, baru 7 terminal di antaranya yang proses alih kelolanya telah rampung. Sedangkan 7 terminal lainnya hingga kini masih mangkrak.

"Memang saat ini dari 14 terminal Tipe B, ada tujuh yang masih belum selesai P3D-nya (Pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan, dan Dokumen). Ada yang betul-betul belum selesai sama sekali, berita acaranya belum dibuat, seperti di Kota Bandung ada tiga, (Terminal) Ciroyom, Stasiun Hall, dan Ledeng," ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari di Bandung, Senin (12/10/2020).

(Baca juga: Sindikat Upal di Jawa Barat Cetak Rp24 Miliar Selama Dua Tahun )

Selain tiga terminal di Bandung, lanjut Hery, empat terminal lainnya yang belum tuntas P3D-nya adalah terminal di Pangandaran dan Singaparna (Tasikmalaya) serta di Losari (Indramayu) dan Pameungpeuk (Garut).

"Ini berbeda dengan tujuh terminal lain yang sudah selesai P3D-nya. Ada tujuh yang sudah siap. Artinya, sudah clean and clear dari sisi P3D-nya, yaitu (Terminal) Leuwiliang, Cikarang, Cileungsi, Palabuhanratu, itu di wilayah I. Kemudian tiga lagi ada di wilayah IV Ciayumajakuningsubang, yaitu Terminal Ciledug, Indramayu, dan Sumber," paparnya.

Hery mengakui, belum tuntasnya proses alih kelola ketujuh terminal itu menjadi hambatan bagi Pemprov Jabar, khususnya Dishub Jabar dalam melakukan pengelolaan hingga penataan terminal.

Padahal, di saat yang sama, Pemprov Jabar ingin menjadikan terminal Tipe B tersebut menjadi Terminal Juara. Alhasil, Pemprov Jabar pun belum bisa berbuat banyak untuk memoles terminal-terminal tersebut.

"Bisa dikatakan saat ini baru kita lakukan rehabilitasi ringan, sedang, dan ini tidak secara signifikan mempengaruhi fungsi dan simbolisasi bahwa pemprov sudah hadir di sana untuk melakukan perubahan besar setelah dialihkan dari kota/kabupaten," terang Hery.

(Baca juga: Jaga Tradisi di Bulan Safar, Warga Gelar Festival Apem )

Karenanya, lanjut Hery, Dishub Jabar kini baru bisa berkonsentrasi menangani tujuh terminal yang sudah selesai P3D-nya. Berbagai penataan pun telah dilakukan, agar tujuh terminal Tipe B tersebut jadi lebih baik. Sedangkan untuk tujuh terminal yang belum tuntas P3D-nya belum bisa dilakukan penataan besar-besaran.

"Di tujuh terminal (yang sudah selesai P3D-nya) inilah kita konsentrasi karena asetnya sudah clean and clear. Kita harus bisa melakukan sesuatu membangun dari awal, baik fisik, konstruksi, sistemnya, manajemennya, pengelolaannya, dan lain sebagainya agar menjadi mewakili sebagai Terminal Juara sesuai dengan jargon Jabar Juara," jelas Hery.

Meski begitu, Hery juga mengakui, di tengah target perbaikan terminal Tipe B itu, ada kendala yang dihadapi Dishub Jabar saat ini menyusul pandemi COVID-19 yang hingga kini belum selesai. Salah satu dampaknya, yakni refocusing anggaran penataan terminal untuk kebutuhan penanganan COVID-19 di Jabar.

Kondisi tersebut menurutnya membuat berbagai perbaikan yang akan dilakukan terganjal. Namun, Hery berharap, tahun depan, berbagai perbaikan di tujuh terminal tersebut bisa mulai berjalan.

"Begitu kita akan take off menangani terminal ini, ada pandemi COVID-19, ada refocusing anggaran, dan lain sebagainya. Tapi, selayaknya pada 2021 mulai kita harus take off lagi untuk menangani terminal ini," tutur Hery.

Untuk penataan terminal Tipe B tersebut, tambah Hery, alokasi anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Namun, hal itu akan sejalan dengan berbagai sarana dan prasarana yang bakal dihadirkan.

"Kalau kita bicara ideal, untuk membangun satu Terminal Juara, berwawasan 4.0, digitalisasi pelayanan, dan lain sebagainya sesuai dengan karakter Jabar Juara, saya kira kita membutuhkan Rp50-60 miliar dengan asumsi untuk luasan satu hektare, kurang lebih begitu," jelas Hery.

(Baca juga: Banjir Bandang Terjang Pameungpeuk Garut, Sejumlah Desa Terendam )

Anggaran yang dibutuhkan untuk dijalankan pada 2021 dan 2022 itu pun belum disahkan. Khusus untuk tahun anggaran 2021, saat ini sedang tahap finalisasi, terutama untuk dua terminal.

"Ini belum tuntas karena belum diketuk palu (untuk tahun anggaran) 2021 dan selanjutnya 2022. Tapi, dalam proses ini hampir finalisasi. Ada dua terminal yang masuk untuk mulai dibangun 2021, yaini Terminal Ciledug dan Terminal Cikarang," sebutnya.

"Itu menggunakan mekanisme tahun jamak dan dewan sudah menyetujui melalui KUA PPAS-nya bahwa ada wacana akan bertambah nominal dua atau tiga. Tapi kita tunggu saja sampai nanti diketuk tahun 2021 anggarannya," tandas Hery. agung bakti sarasa
(msd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.4094 seconds (0.1#10.140)