Disesalkan, Anggaran COVID-19 untuk Kepentingan Pilkada

JAKARTA - DPR menyesalkan masih banyak kepala daerah yang memanfaatkan realokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerahnya untuk kepentingan Pilkada 2020.

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menyayangkan hal tersebut. Dia melihat hal itu yang menjadi penyebab penanganan pandemi ini tidak optimal walaupun anggaran yang digelontorkan sangat banyak.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Gabungan (Ragab) Komisi VI DPR RI, Komisi VlI DPR RI dan Komisi IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri BUMN RI, dan Menteri Kesehatan RI serta RDP Gabungan dengan Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman secara virtual.

“Saya mau sampaikan dengan adanya COVID-19 ini seluruh Pemda merealoaksi anggaran untuk Covid. Tapi saya bingung kok ada kekurangan-kekuranganalat di rumah sakit, rapid tes dan sebagainya. Anggaran ratusan miliar direalokasi untuk COVID-19, tapi kok ramai-ramaj saya lihat malah membeli sembako. Bahkan kepala-kepala daerah yang nggak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu baik provinsi maupun daerah,” kata Felly dalam Ragab Virtual, Selasa (5/5/2020).

Bahkan, politisi Partai Nasdem ini mengaku bahwa pihaknya memiliki bukti atas penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19 itu. Untuk itu, dia mempertanyakan otak pada kepala daerah yang melakukan hal itu.

“Kami punya bukti untuk itu, anggota DPR reses ke bawah dan sampaikan ke kami. Ratusan miliar, ada dimana otak kita? Pemerintah daerah kok bisa seperti itu? Mohon maaf saya juga dari parpol, dari Nasdem,” jelas dia.

Karena itu, Felly ingin mengingatkan bahwa dalam kondisi seperti ini anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi seperti laboratorium, rapid tes, kebutuhan ventilator dan sebagainya dipergunakan untuk tujuannyang semestinya. Dan siapa yang semestinya memegang peranan untuk mengawasi hal tersebut.

“Jadi, siapa yang jadi kontrol di sini, apa Mendagri atau siapa. Gugus dari pusat, Ketua dari BNPB turun ke bawah, para gubernur, para bupati, TNI-Polri, sekali lagi, kami masih melihat hal-hal tidak pas,” ucap Felly.

Menurut Felly, hal ini yang menyebabkan Indonesia walaupun sudah mengeluarkan uang sebanyak apapun tidak mampu menangani pandemi ini. Ditambah perekonomian yang semakin tertekan akibat pandemi ini.

“Kami belum puas, kami belum puas. Mohon maaf kami Komisi IX sudah sampaikan dari Februari, COVID-19 belum masuk ke Indonesia, mulai dari bandara persiapan, kami sampaikan kekurangan-kekurangan tapi, itu pun tidak dilakukan, bertahap kami sampaikan dari waktu ke waktu,” pungkas dia.