Aktivis Bumi Lestari Minta Tak Asal Tuding pada Proyek Tambang Pasir
Kamis, 01 Oktober 2020 - 16:13 WIB
loading...
Aktivis Bumi Lestari minta seluruh pihak tak asal tuding di proyek tambang pasir. Foto: istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Aktivis Bumi Lestari, Omar meminta seluruh pihak tidak asal tuding terkait aktivitas penambangan pasir di laut, untuk percepatan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang dianggap menimbulkan dampak negatif bagi laut dan warga.
Termasuk kata dia, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang melayangkan tudingan tanpa fakta ke Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah .
Baca Juga: Begini Ulasan Pakar Lingkungan Soal Tambang Pasir untuk MNP
Menurutnya, dugaan boleh dilakukan asalkan jangan mengarah pada tindakan menuduh.
Dia mengingatkan, jika sejumlah pernyataan yang dilayangkan itu sudah mengarah ke fitnah, maka bisa dipastikan itu melanggar aturan.
“Mengatakan orang lain bersalah tanpa adanya fakta yang mendukung akan mengarah kepada fitnah, Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Pasal 312 dan 316 KUHP di mana orang yang dituduh tersebut sama sekali tidak melakukan kesalahan. Apalagi jika, sampai menuduh seorang Gubernur Susel secara tidak senonoh, dalam aktifitas tambang pasir laut di Takalar,”ujarnya.
Omar mengingatkan agar supaya memahami secara detail prosesnya, lalu merunutnya secara ilmiah dan akurat.
Termasuk menggunakan alat analisis yang bisa divalidasi dan dapat dipertanggung jawabkan, bila bersumber dari laboratorium maka laboratorium tersebut harus terakreditasi. Sehingga, masyarakat tidak disuguhi informasi prematur dan cenderung provokasi.
Baca Juga: Kadis PLH Tegaskan Amdal Tambang Pasir Laut Sudah Sesuai Aturan
“Jangan asal memperkirakan dan sembarang mengaitkan karena cara seperti itu anak SD pun bisa alias mengarang bebas. Di ranah publik, resikonya terlalu besar sebab bisa memicu konflik horisontal. Apalagi bila memang sengaja menjadikan rakyat kecil sebagai nilai jual, bahkan mungkin menjadi umpan dan untuk tameng hidup,” tegasnya.
Harusnya, jelas Omar, seluruh pihak memperhatikan komitmen Gubernur yang secara tegas telah mengaku jika pemerintah tidak akan pernah merugikan masyarakat.
“Silahkan saja bila ingin menjadi wadah penyuara atau penyeimbang, bagi komponen masyarakat untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Namun tetap mengedepankan watak dan moral yang beradab dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong diingat baik-baik. Jangan sekali-kali berlindung di balik kata ikhlas berjuang, padahal mengorbankan bahkan membuat rakyat pesisir sebagai tumbal demi kepentingan pribadi atau kelompok anda,” ungkapnya.
Termasuk kata dia, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang melayangkan tudingan tanpa fakta ke Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah .
Baca Juga: Begini Ulasan Pakar Lingkungan Soal Tambang Pasir untuk MNP
Menurutnya, dugaan boleh dilakukan asalkan jangan mengarah pada tindakan menuduh.
Dia mengingatkan, jika sejumlah pernyataan yang dilayangkan itu sudah mengarah ke fitnah, maka bisa dipastikan itu melanggar aturan.
“Mengatakan orang lain bersalah tanpa adanya fakta yang mendukung akan mengarah kepada fitnah, Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Pasal 312 dan 316 KUHP di mana orang yang dituduh tersebut sama sekali tidak melakukan kesalahan. Apalagi jika, sampai menuduh seorang Gubernur Susel secara tidak senonoh, dalam aktifitas tambang pasir laut di Takalar,”ujarnya.
Omar mengingatkan agar supaya memahami secara detail prosesnya, lalu merunutnya secara ilmiah dan akurat.
Termasuk menggunakan alat analisis yang bisa divalidasi dan dapat dipertanggung jawabkan, bila bersumber dari laboratorium maka laboratorium tersebut harus terakreditasi. Sehingga, masyarakat tidak disuguhi informasi prematur dan cenderung provokasi.
Baca Juga: Kadis PLH Tegaskan Amdal Tambang Pasir Laut Sudah Sesuai Aturan
“Jangan asal memperkirakan dan sembarang mengaitkan karena cara seperti itu anak SD pun bisa alias mengarang bebas. Di ranah publik, resikonya terlalu besar sebab bisa memicu konflik horisontal. Apalagi bila memang sengaja menjadikan rakyat kecil sebagai nilai jual, bahkan mungkin menjadi umpan dan untuk tameng hidup,” tegasnya.
Harusnya, jelas Omar, seluruh pihak memperhatikan komitmen Gubernur yang secara tegas telah mengaku jika pemerintah tidak akan pernah merugikan masyarakat.
“Silahkan saja bila ingin menjadi wadah penyuara atau penyeimbang, bagi komponen masyarakat untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Namun tetap mengedepankan watak dan moral yang beradab dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong diingat baik-baik. Jangan sekali-kali berlindung di balik kata ikhlas berjuang, padahal mengorbankan bahkan membuat rakyat pesisir sebagai tumbal demi kepentingan pribadi atau kelompok anda,” ungkapnya.
(agn)
Lihat Juga :
