PHRI Jabar Galau Soal Hotel Jadi Pusat Isolasi COVID-19, Kenapa?
Senin, 28 September 2020 - 18:48 WIB
loading...
A
A
A
"Sebelumnya ada 17 hotel, kemudian naik menjadi 23, dan sekarang turun lagi jadi 17. Mayoritas ada di Bandung, sekitar 13 hotel," ungkapnya.
Oleh karenanya, Herman berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Jabar mengambil langkah lebih cepat dalam menentukan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia menekankan, pihaknya sangat membutuhkan kepastian karena pihak hotel pun berkejaran dengan pemesanan dari masyarakat menjelang akhir tahun.
"Setiap akhir tahun mulai November sampai Desember okupansi hotel akan tumbuh. Ketika pemesanan ini menumpuk, maka akan lebih sulit melakukan pembatalan bagi konsumen yang telah memesan. Kita tunggu kepastian dari pemerintah," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia beralasan, pembayaran pemesanan hotel dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
"Kita harus menelaah juga berapa harga hotel yang akan dijadikan ruang isolasi. Harga yang dikeluarkan Gubernur dan BPKP tidak boleh berbeda, makanya saya belum bisa memberikan data detailnya," terangnya.
Sebagai gambaran, lanjut Setiawan, ruang isolasi pasien COVID-19 yang tersedia di Jabar pun belum semuanya terpakai. Di Gedung BPSDM di Kota Cimahi saja baru terisi 20 persen dan di seluruh Jabar baru 40 persen.
Oleh karenanya, Herman berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Jabar mengambil langkah lebih cepat dalam menentukan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia menekankan, pihaknya sangat membutuhkan kepastian karena pihak hotel pun berkejaran dengan pemesanan dari masyarakat menjelang akhir tahun.
"Setiap akhir tahun mulai November sampai Desember okupansi hotel akan tumbuh. Ketika pemesanan ini menumpuk, maka akan lebih sulit melakukan pembatalan bagi konsumen yang telah memesan. Kita tunggu kepastian dari pemerintah," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia beralasan, pembayaran pemesanan hotel dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
"Kita harus menelaah juga berapa harga hotel yang akan dijadikan ruang isolasi. Harga yang dikeluarkan Gubernur dan BPKP tidak boleh berbeda, makanya saya belum bisa memberikan data detailnya," terangnya.
Sebagai gambaran, lanjut Setiawan, ruang isolasi pasien COVID-19 yang tersedia di Jabar pun belum semuanya terpakai. Di Gedung BPSDM di Kota Cimahi saja baru terisi 20 persen dan di seluruh Jabar baru 40 persen.
Lihat Juga :
