PHRI Jabar Galau Soal Hotel Jadi Pusat Isolasi COVID-19, Kenapa?

BANDUNG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat meminta kepastian pemerintah terkait rencana pengalihfungsian hotel menjadi pusat isolasi pasien COVID-19.

Ketua PHRI Jabar, Herman Muchtar mengungkapkan, pihaknya telah berupaya menyiapkan sejumlah hotel di Jabar untuk pusat isolasi bagi orang tanpa gejala (OTG) itu.(Baca juga : Satgas Sebut Ada 106 Hotel di 7 Provinsi Prioritas Sediakan Kamar Isolasi Mandiri )

Namun, akibat belum adanya kejelasan terkait rencana tersebut, pihak hotel yang sebelumnya telah menyatakan siap akhirnya mengurungkan niat mengubah hotelnya menjadi pusat isolasi.

"Kita menunggu sosialisasi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya terkait kejelasan pemerintah menggunakan jasa hotel," ujar Herman di Bandung , Senin (28/9/2020).

Selain belum adanya kejelasan dari pemerintah, tambah Herman, pihak hotel yang mengurungkan niatnya itu beralasan masyarakat di sekitar hotel menolak hotelnya dijadikan pusat isolasi pasien COVID-19.(Baca juga : Duh! Penunjukan Hotel Pasien Covid-19 Dianggap Tidak Adil )

Herman menyebutkan, saat ini, 17 hotel di Jabar menyatakan kesiapannya menampung pasien COVID-19. Menurutnya, akibat ketidakjelasan pemerintah, termasuk penolakan masyarakat, hotel yang siap beralih fungsi tersebut jumlahnya naik turun.

"Sebelumnya ada 17 hotel, kemudian naik menjadi 23, dan sekarang turun lagi jadi 17. Mayoritas ada di Bandung, sekitar 13 hotel," ungkapnya.

Oleh karenanya, Herman berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Jabar mengambil langkah lebih cepat dalam menentukan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia menekankan, pihaknya sangat membutuhkan kepastian karena pihak hotel pun berkejaran dengan pemesanan dari masyarakat menjelang akhir tahun.

"Setiap akhir tahun mulai November sampai Desember okupansi hotel akan tumbuh. Ketika pemesanan ini menumpuk, maka akan lebih sulit melakukan pembatalan bagi konsumen yang telah memesan. Kita tunggu kepastian dari pemerintah," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia beralasan, pembayaran pemesanan hotel dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.