Ribuan Titik Panas Kepung Kalimantan, Legislator PDIP Desak Optimalisasi Penanganan Karhutla
Jum'at, 17 Juli 2026 - 16:39 WIB
loading...
A
A
A
"Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 Ha) dan Kota Banjarbaru (2 Ha). Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 km," ujar Sonny.
Pemerintah Provinsi Kalsel telah menetapkan Status Siaga sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Sonny mengapresiasi langkah mitigasi yang sedang berjalan, seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan sejak 15 Juli, pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan gambut, patroli terpadu dan mandiri, serta penyiagaan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di Daops Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Meskipun upaya mitigasi telah berjalan, Sonny menegaskan bahwa pemerintah pusat hingga daerah tidak boleh lengah. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, kapasitas penanganan masih belum proporsional dengan ancaman kemarau panjang.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III tersebut.
Sonny mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya bertumpu pada Kementerian Kehutanan. Dukungan penuh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat krusial.
Ia memaparkan empat langkah strategis terkait optimalisasi anggaran. Pertama, BPBD tidak perlu menunggu kebakaran membesar. Anggaran APBD murni harus dioptimalkan untuk program pra-bencana (mitigasi), seperti pengadaan armada tangki air, pompa portabel, Alat Pelindung Diri (APD) petugas, hingga pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa/kelurahan.
Pemerintah Provinsi Kalsel telah menetapkan Status Siaga sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Sonny mengapresiasi langkah mitigasi yang sedang berjalan, seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan sejak 15 Juli, pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan gambut, patroli terpadu dan mandiri, serta penyiagaan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di Daops Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Meskipun upaya mitigasi telah berjalan, Sonny menegaskan bahwa pemerintah pusat hingga daerah tidak boleh lengah. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, kapasitas penanganan masih belum proporsional dengan ancaman kemarau panjang.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III tersebut.
Sonny mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya bertumpu pada Kementerian Kehutanan. Dukungan penuh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat krusial.
Ia memaparkan empat langkah strategis terkait optimalisasi anggaran. Pertama, BPBD tidak perlu menunggu kebakaran membesar. Anggaran APBD murni harus dioptimalkan untuk program pra-bencana (mitigasi), seperti pengadaan armada tangki air, pompa portabel, Alat Pelindung Diri (APD) petugas, hingga pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa/kelurahan.
Lihat Juga :
