Ribuan Titik Panas Kepung Kalimantan, Legislator PDIP Desak Optimalisasi Penanganan Karhutla
Jum'at, 17 Juli 2026 - 16:39 WIB
loading...
A
A
A
"Kedua, percepatan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Kepala Daerah harus berani menerbitkan SK Status Siaga Darurat sebagai dasar hukum pencairan dana BTT guna mendanai operasional patroli terpadu dan pembuatan sekat bakar," jelasnya.
Ketiga, integrasi anggaran lintas sektor, termasuk pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pencegahan karhutla berskala lokal yang disinkronkan dengan Dinas Pemadam Kebakaran setempat. "Keempat, jika kapasitas anggaran daerah sangat terbatas, BPBD Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) maupun bantuan logistik kepada BNPB," terang Sonny.
Selain menuntut kesigapan aparatur negara, legislator kelahiran Banyuwangi ini juga memberikan peringatan keras kepada pihak swasta, khususnya perusahaan perkebunan dan kehutanan. "Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka," tegasnya.
Sonny memastikan bahwa Komisi IV DPR bakal terus mengawal dan mengawasi implementasi penanganan Karhutla agar kerugian ekologis dan ekonomi masyarakat dapat diminimalisasi.
Ketiga, integrasi anggaran lintas sektor, termasuk pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pencegahan karhutla berskala lokal yang disinkronkan dengan Dinas Pemadam Kebakaran setempat. "Keempat, jika kapasitas anggaran daerah sangat terbatas, BPBD Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) maupun bantuan logistik kepada BNPB," terang Sonny.
Selain menuntut kesigapan aparatur negara, legislator kelahiran Banyuwangi ini juga memberikan peringatan keras kepada pihak swasta, khususnya perusahaan perkebunan dan kehutanan. "Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka," tegasnya.
Sonny memastikan bahwa Komisi IV DPR bakal terus mengawal dan mengawasi implementasi penanganan Karhutla agar kerugian ekologis dan ekonomi masyarakat dapat diminimalisasi.
(rca)
Lihat Juga :
