MUI DKI: Paradigma Pengelolaan Sampah Harus Diubah dari Mengelola kepada Mencegah

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.