Menuju Tata Kelola Pesisir Terintegrasi, Pemerintah Dorong Mangrove sebagai Solusi Berbasis Alam
Jum'at, 12 Juni 2026 - 13:58 WIB
loading...
A
A
A
Jumhur menekankan setiap kebijakan perlindungan pesisir harus memperhatikan aspek keadilan sosial. Pembangunan tanggul laut maupun proyek reklamasi tidak boleh mengabaikan kepentingan nelayan tradisional, petambak, dan kelompok rentan lainnya yang bergantung pada sumber daya pesisir.
“Setiap rencana pembangunan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara ketat, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengelolaan mangrove berbasis ilmu pengetahuan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Unissula ditunjuk sebagai penanggung jawab program restorasi 200 hektare mangrove di Jawa Tengah. Kampus ini juga menyediakan kawasan pesisir sepanjang sekitar dua kilometer yang akan dimanfaatkan sebagai living laboratory atau laboratorium alam untuk pengembangan riset dan praktik rehabilitasi mangrove.
Rektor Unissula Prof Dr Gunarto menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung upaya konservasi mangrove melalui penguatan penelitian dan inovasi. “Kawasan pantai sepanjang sekitar dua kilometer di belakang kampus siap dimanfaatkan sebagai laboratorium penanaman mangrove. Kami siap mendukung program konservasi mangrove sebagai laboratorium hidup,” ujarnya.
Pusat persemaian dan penelitian yang dikembangkan di kawasan tersebut juga diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan teknologi rehabilitasi mangrove yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk penelitian mengenai spesies mangrove yang memiliki toleransi tinggi terhadap peningkatan salinitas dan kenaikan muka air laut.
Melalui sinergi antara kebijakan nasional, dukungan dunia akademik, dan partisipasi masyarakat, ekosistem mangrove tidak hanya menjadi pelindung pesisir dari dampak perubahan iklim dan bencana, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memadukan rekayasa infrastruktur, pengendalian tata air tanah, dan restorasi ekosistem mangrove, Pantura Jawa Tengah diharapkan mampu bertransformasi menjadi kawasan yang lebih aman, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.
“Setiap rencana pembangunan harus melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara ketat, transparan, dan partisipatif,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengelolaan mangrove berbasis ilmu pengetahuan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Unissula ditunjuk sebagai penanggung jawab program restorasi 200 hektare mangrove di Jawa Tengah. Kampus ini juga menyediakan kawasan pesisir sepanjang sekitar dua kilometer yang akan dimanfaatkan sebagai living laboratory atau laboratorium alam untuk pengembangan riset dan praktik rehabilitasi mangrove.
Rektor Unissula Prof Dr Gunarto menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung upaya konservasi mangrove melalui penguatan penelitian dan inovasi. “Kawasan pantai sepanjang sekitar dua kilometer di belakang kampus siap dimanfaatkan sebagai laboratorium penanaman mangrove. Kami siap mendukung program konservasi mangrove sebagai laboratorium hidup,” ujarnya.
Pusat persemaian dan penelitian yang dikembangkan di kawasan tersebut juga diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan teknologi rehabilitasi mangrove yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk penelitian mengenai spesies mangrove yang memiliki toleransi tinggi terhadap peningkatan salinitas dan kenaikan muka air laut.
Melalui sinergi antara kebijakan nasional, dukungan dunia akademik, dan partisipasi masyarakat, ekosistem mangrove tidak hanya menjadi pelindung pesisir dari dampak perubahan iklim dan bencana, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memadukan rekayasa infrastruktur, pengendalian tata air tanah, dan restorasi ekosistem mangrove, Pantura Jawa Tengah diharapkan mampu bertransformasi menjadi kawasan yang lebih aman, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.
(jon)
Lihat Juga :
