Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Andrie Yunus
Kamis, 21 Mei 2026 - 12:20 WIB
loading...
A
A
A
"Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena terhadap laporan polisi tertanggal 13 Maret 2026 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan berat, atas nama pelapor Dede Saifuddin, termohon sampaikan dengan diajukannya permohonan praperadilan a quo, masih terus melakukan tindakan penyidikan secara aktif," tuturnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya menyebutkan, laporan yang dipermasalahkan TAUD dalam praperadilan ini sejatinya masih terus berjalan secara aktif, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium kriminalistik, pengiriman SPDP, penerbitan SP2HP, hingga koordinasi antaraparat penegak hukum dan tindakan penyidikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bahwa penyerahan barang bukti maupun salinannya pada Puspom TNI dilakukan semata-mata dalam rangka koordinasi antara aparat penegak hukum guna mendukung proses peradilan militer dan tidak pernah dimaksudkan sebagai penghentian penyidikan ataupun pengalihan kewenangan penyidikan oleh termohon," paparnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya memaparkan, hingga kini termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 maupun tindakan hukum lain yang menunjukkan dihentikannya penyidikan perkara dugaan kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus. Maka itu, dalil TAUD yang menyatakan Polda Metro Jaya selaku termohon dinilai telah menunda penanganan perkara ataupun melakukan penghentian penyidikan secara terselubung adalah dalil yang tidak benar berdasar fakta hukum.
"Karena, secara nyatanya proses penyidikan terhadap perkara a quo masih berjalan secara aktif sesuai kewenangan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," katanya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya menyebutkan, laporan yang dipermasalahkan TAUD dalam praperadilan ini sejatinya masih terus berjalan secara aktif, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium kriminalistik, pengiriman SPDP, penerbitan SP2HP, hingga koordinasi antaraparat penegak hukum dan tindakan penyidikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bahwa penyerahan barang bukti maupun salinannya pada Puspom TNI dilakukan semata-mata dalam rangka koordinasi antara aparat penegak hukum guna mendukung proses peradilan militer dan tidak pernah dimaksudkan sebagai penghentian penyidikan ataupun pengalihan kewenangan penyidikan oleh termohon," paparnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya memaparkan, hingga kini termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 maupun tindakan hukum lain yang menunjukkan dihentikannya penyidikan perkara dugaan kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus. Maka itu, dalil TAUD yang menyatakan Polda Metro Jaya selaku termohon dinilai telah menunda penanganan perkara ataupun melakukan penghentian penyidikan secara terselubung adalah dalil yang tidak benar berdasar fakta hukum.
"Karena, secara nyatanya proses penyidikan terhadap perkara a quo masih berjalan secara aktif sesuai kewenangan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," katanya.
Lihat Juga :
