COVID-19 Mengganas, KPU Bisa Tunda Tahapan Pilkada Serentak 2020
loading...
KPU dinilai bisa melakukan penundaan Pilkada Serentak 2020 jika penyebaran COVID-19 semakin masif. FOTO : DOK SINDOnews
A
A
A
SEMARANG - Komisioner Informasi Jateng menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melakukan penundaan Pilkada Serentak 2020 jika penyebaran COVID-19 semakin menggila dan mengakibatkan jatuh korban secara masif. Penundaan bisa dilakukan terutama pada tahapan pemungutan suara.
Menurut Komisioner Komisi Informasi Jateng, Zainal Abidin Petir KPU sebagai penyelenggara pemilihan (Pilkada) harus taat pada UU 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
“Nah ketaatan KPU itu adalah melakukan penundaan pemilihan kalau penyebaran COVID-19 makin menggila dan mengakibatkan jatuh korban masif,” kata Zaenal Petir kepada SINDOnews, Minggu (20/9/2020).(Baca juga : Tunda Pilkada Sampai Vaksin Covid-19 Ditemukan dan Bisa Disebar )
"Wong ketika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak bisa dilaksanakan, KPU bisa mengeluarkan penetapan penundaan, apalagi kalau COVID-19 merajalela, " tandasnya.(Baca juga : Usulan Penundaan Pilkada, Ini Pendapat DKPP )
Dia menegaskan bahwa masalah pandemi COVID-19 perlu diperhitungkan secara serius, tidak boleh main-main. Hal itu juga ada di dalam konsideran UU 6 Tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, termasuk di Indonesia, telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.
"KPU bisa melakukan penundaan kalau nanti bulan Desember ketika tahapan pemungutan suara, ternyata COVID-19 makin menggila yang dikhawatirkan akan menyebabkan banyak korban jiwa. Kemudian KPU melakukan penjadwalan ulang setelah bencana itu berakhir. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan dengan DPR dan pemerintah, " terang Zaenal yang juga pengurus MUI Jateng Bidang Komisi Hukum ini.
Menurut Komisioner Komisi Informasi Jateng, Zainal Abidin Petir KPU sebagai penyelenggara pemilihan (Pilkada) harus taat pada UU 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.
“Nah ketaatan KPU itu adalah melakukan penundaan pemilihan kalau penyebaran COVID-19 makin menggila dan mengakibatkan jatuh korban masif,” kata Zaenal Petir kepada SINDOnews, Minggu (20/9/2020).(Baca juga : Tunda Pilkada Sampai Vaksin Covid-19 Ditemukan dan Bisa Disebar )
"Wong ketika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak bisa dilaksanakan, KPU bisa mengeluarkan penetapan penundaan, apalagi kalau COVID-19 merajalela, " tandasnya.(Baca juga : Usulan Penundaan Pilkada, Ini Pendapat DKPP )
Dia menegaskan bahwa masalah pandemi COVID-19 perlu diperhitungkan secara serius, tidak boleh main-main. Hal itu juga ada di dalam konsideran UU 6 Tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, termasuk di Indonesia, telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.
"KPU bisa melakukan penundaan kalau nanti bulan Desember ketika tahapan pemungutan suara, ternyata COVID-19 makin menggila yang dikhawatirkan akan menyebabkan banyak korban jiwa. Kemudian KPU melakukan penjadwalan ulang setelah bencana itu berakhir. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan dengan DPR dan pemerintah, " terang Zaenal yang juga pengurus MUI Jateng Bidang Komisi Hukum ini.
(nun)
Explore More