Menteri HAM: 15 Korban Tewas dalam Insiden Penembakan di Distrik Kembru, Anak-anak Jadi Korban
Senin, 20 April 2026 - 19:44 WIB
loading...
A
A
A
Pigai secara terbuka menyatakan tidak ingin lembaga lain seperti Komnas HAM, LSM, atau civil society mendahului proses investigasi. “Saya tidak mau NGO, LSM, civil society, agama, atau Komnas HAM turun melakukan penyelidikan lebih dulu,” katanya.
Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA
Menurut Pigai, hal ini dilakukan agar penanganan kasus tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi isu yang merugikan citra Indonesia. Pigai juga mengingatkan bahwa jika kasus ini masuk ke ranah penyelidikan Komnas HAM, maka berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang berdampak luas, termasuk sorotan internasional.
“Tidak usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.
Pigai menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, maka citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.
“Maka sejak awal Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa ini sebagai atensi paling serius. Kami tidak mau ini menjadi bom waktu yang bisa meledak,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengaku terkejut mengetahui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah.
Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak Nemu Tabuni usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab dan DPRDK Puncak serta Kapolda Papua Tengah dengan Kogabwilhan III, di Mako Kogabwilhan III Timika, Papua Tengah.
Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA
Menurut Pigai, hal ini dilakukan agar penanganan kasus tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi isu yang merugikan citra Indonesia. Pigai juga mengingatkan bahwa jika kasus ini masuk ke ranah penyelidikan Komnas HAM, maka berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang berdampak luas, termasuk sorotan internasional.
“Tidak usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.
Pigai menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, maka citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.
“Maka sejak awal Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa ini sebagai atensi paling serius. Kami tidak mau ini menjadi bom waktu yang bisa meledak,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengaku terkejut mengetahui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah.
Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak Nemu Tabuni usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab dan DPRDK Puncak serta Kapolda Papua Tengah dengan Kogabwilhan III, di Mako Kogabwilhan III Timika, Papua Tengah.
Lihat Juga :
