Tritura Petani Tembakau Madura: Negara Harus Mendapatkan Manfaat

JAKARTA - Petani tembakau Madura mendorong tiga langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah pusat. Tiga tuntutan itu dirumuskan sebagai Tritura Petani Tembakau Madura yang disampaikan oleh pengusaha rokok HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy.

Dia berpendapat, kondisi industri saat ini menunjukkan bahwa pendekatan penindakan semata tidak cukup. Menurut dia, diperlukan langkah kebijakan yang mampu menjawab akar persoalan di lapangan.

“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujar pria yang akrab disapa Gus Lilur ini dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: 5 Amanat Petani Tembakau Madura-Nusantara di Tengah Penyimpangan Pita Cukai

Pertama, Peralihan Rokok Ilegal menjadi Rokok Legal. Gus Lilur mengatakan, persoalan rokok ilegal harus diselesaikan melalui pendekatan transformatif, bukan semata represif.

Ia secara tegas juga mengajak dan meminta para pengusaha rokok yang selama ini masih berada di jalur ilegal untuk beralih menjadi pelaku usaha legal. Dia berpendapat, banyak pelaku usaha kecil berada di posisi sulit karena keterbatasan akses untuk masuk ke sistem legal, baik dari sisi biaya maupun prosedur.

“Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga soal perubahan. Pengusaha rokok ilegal harus berani beralih menjadi legal, dan negara wajib membuka jalannya,” kata Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (Barong Grup) ini.

Kedua, Menteri Keuangan RI Segera Mewujudkan Cukai Rokok Rakyat. Tuntutan kedua adalah percepatan realisasi kebijakan cukai khusus rokok rakyat yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Gus Lilur, janji tersebut harus segera diwujudkan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pelaku usaha kecil dan petani tembakau. “Kita sudah mendengar komitmen dari Menteri Keuangan soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan. Jangan berlarut-larut,” ujarnya.

Ia mendorong agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan paling lambat dalam waktu satu bulan ke depan, mengingat kondisi di lapangan yang semakin mendesak. Dia menilai tanpa kebijakan cukai yang lebih adil dan adaptif, pelaku usaha kecil akan terus kesulitan masuk ke jalur legal.

“Kalau ini tidak segera diterbitkan, maka persoalan rokok ilegal akan terus berulang. Tapi kalau cukai rokok rakyat hadir, ini akan jadi solusi nyata,” imbuhnya.

Ketiga, Presiden RI Segera Menerbitkan PP KEK Tembakau Madura. Poin ketiga menekankan pentingnya langkah strategis nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang KEK Tembakau Madura.

Gus Lilur berpandangan, KEK Tembakau akan menjadi fondasi untuk membangun industri yang terintegrasi dan berkelanjutan. “KEK Tembakau Madura adalah solusi jangka panjang. Ini akan menghubungkan petani, industri, dan pasar dalam satu ekosistem yang kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan KEK, Madura dapat bertransformasi menjadi pusat industri tembakau yang memiliki daya saing nasional dan global. Menurut Gus Lilur, Tritura Petani Tembakau Madura merupakan langkah konkret untuk menjawab persoalan mendasar di sektor tembakau.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga membangun. “Kalau kita ingin industri ini sehat, maka harus dimulai dari kebijakan yang adil. Petani harus sejahtera, pelaku usaha harus hidup, dan negara juga harus mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.