DPRD Prabumulih Sarankan Pemkot Tunda Sejumlah Proyek Infrastruktur
Rabu, 15 April 2020 - 11:31 WIB
loading...
DPRD Prabumulih Sarankan Pemkot Tunda Sejumlah Proyek Infrastruktur. Foto/SINDOtv/ Berrie Bri
A
A
A
PRABUMULIH - Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno menyarankan Pemkot Prabumulih menunda pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020 yang dirasa belum mendesak.
Adapun anggarannya dialihkan untuk penanganan virus Covid-19, guna memutus penyebarluasan virus yang kini penyebarannya terus meluas termasuk di Kota Prabumulih.
Saat ini Pemkota Prabumulih sudah menganggarkan dana sebesar Rp16 miliar yang bersumber dari dana Silpa Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, yang totolanya mencapai sebesar Rp100 miliar.
"Jika anggaran yang ada saat ini belum mencukupi, kita minta pemerintah daerah, melalui wali kota, dapat mempertimbangkan untuk menunda pekerjaan infrastruktur yang belum urgent," jelas Ketua DPRD saat ditemui di rumah kerjanya, Rabu (14/4/2020).
Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Evy Susanti, meminta pemkot fokus dan serius lagi dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di Prabumulih.
"Untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) harusnya tidak perlu dibawa ke Palembang, cukup gunakan Rusunawa yang ada di Prabumulih," terangnya, Kamis (15/4/2020).
Ia juga meminta pemkot memberikan dispensasi kepada masyarakat yang terdampak virus Covid-19, agar digratiskan pemakaian dan pembayaran PDAM dan gas kota hingga tiga bulan ke depan atau diberikan subsidi sebesar 50 persen.
"Bila perlu anggaran penanganan virus Covid-19 dibuat besar sehingga petugas dan pemerintah cepat mengatasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Toh, jika sisa anggaran berlebih bisa dikembalikan ke kas negara," pungkas Evi.
Adapun anggarannya dialihkan untuk penanganan virus Covid-19, guna memutus penyebarluasan virus yang kini penyebarannya terus meluas termasuk di Kota Prabumulih.
Saat ini Pemkota Prabumulih sudah menganggarkan dana sebesar Rp16 miliar yang bersumber dari dana Silpa Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, yang totolanya mencapai sebesar Rp100 miliar.
"Jika anggaran yang ada saat ini belum mencukupi, kita minta pemerintah daerah, melalui wali kota, dapat mempertimbangkan untuk menunda pekerjaan infrastruktur yang belum urgent," jelas Ketua DPRD saat ditemui di rumah kerjanya, Rabu (14/4/2020).
Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Evy Susanti, meminta pemkot fokus dan serius lagi dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di Prabumulih.
"Untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) harusnya tidak perlu dibawa ke Palembang, cukup gunakan Rusunawa yang ada di Prabumulih," terangnya, Kamis (15/4/2020).
Ia juga meminta pemkot memberikan dispensasi kepada masyarakat yang terdampak virus Covid-19, agar digratiskan pemakaian dan pembayaran PDAM dan gas kota hingga tiga bulan ke depan atau diberikan subsidi sebesar 50 persen.
"Bila perlu anggaran penanganan virus Covid-19 dibuat besar sehingga petugas dan pemerintah cepat mengatasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Toh, jika sisa anggaran berlebih bisa dikembalikan ke kas negara," pungkas Evi.
(boy)
Lihat Juga :
