Pengusaha Hiburan di Jakarta Minta Dilibatkan Dalam Aturan Teknis Perda KTR, Ini Alasannya
Rabu, 04 Maret 2026 - 14:35 WIB
loading...
Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) minta dilibatkan dalam aturan teknis implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) minta dilibatkan dalam aturan teknis implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Ketua Umum Asphija, Kukuh Prabowo menilai aturan ini tidak mematikan keberlangsungan sektor industri hiburan.
"Sejak awal, perjuangan kami mengawal Perda KTR DKI Jakarta, pada dasarnya kami siap mendukung program pemerintah yang baik dan tepat sasaran," kata Kukuh, Rabu (4/3/2025).
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Setuju 4 Ranperda Strategis Termasuk Kawasan Tanpa Rokok
Akan tetapi ia berharap wacana penerapan KTR di tempat hiburan malam tidak diberlakukan secara total, tanpa mempertimbangkan karakteristik usaha dan segmen konsumennya. Pasalnya, mayoritas pengunjung tempat hiburan malam merupakan kalangan dewasa.
"Namun memang pelarangan total merokok atau penerapan KTR dalam tempat hiburan malam itu kurang tepat mengingat konsumen atau individu yang mengakses hiburan malam itu sudah pasti harus berusia 21 tahun ke atas," kata Kukuh.
"Bahkan untuk akses masuknya juga harus berbayar. Jadi artinya orang-orang yang masuk memang adalah orang dewasa yang mengonsumsi produk untuk usia dewasa," sambungnya.
Baca juga: Perda KTR DKI Diminta Atur Jelas Area Merokok dengan Seimbang demi Kesehatan dan Ekonomi
Maka dari itu, ia berharap para pelaku usaha untuk dilibatkan sebelum aturan teknis Perda KTR DKI Jakarta diterbitkan. Agar regulasi yang dihasilkan bisa diterima semua kelompok atau adil.
"Kami berharap selanjutnya, sebelum ada aturan teknis dari Perda KTR DKI Jakarta, kami tetap diajak diskusi, dilibatkan sehingga peraturannya tetap adil dan mengakomodir kepentingan bersama," ucap dia.
Asphija berharap, implementasi Perda KTR DKI Jakarta tetap berpegang pada prinsip pengaturan dan pembatasan, bukan semata-mata pelarangan total. Kukuh berpandangan, praktik penerapan Perda KTR DKI Jakarta harusnya berfokus pada sosialisasi dan edukasi, bukan pada penekanan sanksi.
Dengan demikian, industri atau sektor hiburan malam tidak semakin terbebani. "Sektor hiburan kita sebenarnya tidak kalah saing dari Bangkok atau Kuala Lumpur. Jangan lagi ditambah dengan berbagai pelarangan yang justru semakin menekan. Dibatasi, bukan dilarang total," ucap Kukuh.
"Sejak awal, perjuangan kami mengawal Perda KTR DKI Jakarta, pada dasarnya kami siap mendukung program pemerintah yang baik dan tepat sasaran," kata Kukuh, Rabu (4/3/2025).
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Setuju 4 Ranperda Strategis Termasuk Kawasan Tanpa Rokok
Akan tetapi ia berharap wacana penerapan KTR di tempat hiburan malam tidak diberlakukan secara total, tanpa mempertimbangkan karakteristik usaha dan segmen konsumennya. Pasalnya, mayoritas pengunjung tempat hiburan malam merupakan kalangan dewasa.
"Namun memang pelarangan total merokok atau penerapan KTR dalam tempat hiburan malam itu kurang tepat mengingat konsumen atau individu yang mengakses hiburan malam itu sudah pasti harus berusia 21 tahun ke atas," kata Kukuh.
"Bahkan untuk akses masuknya juga harus berbayar. Jadi artinya orang-orang yang masuk memang adalah orang dewasa yang mengonsumsi produk untuk usia dewasa," sambungnya.
Baca juga: Perda KTR DKI Diminta Atur Jelas Area Merokok dengan Seimbang demi Kesehatan dan Ekonomi
Maka dari itu, ia berharap para pelaku usaha untuk dilibatkan sebelum aturan teknis Perda KTR DKI Jakarta diterbitkan. Agar regulasi yang dihasilkan bisa diterima semua kelompok atau adil.
"Kami berharap selanjutnya, sebelum ada aturan teknis dari Perda KTR DKI Jakarta, kami tetap diajak diskusi, dilibatkan sehingga peraturannya tetap adil dan mengakomodir kepentingan bersama," ucap dia.
Asphija berharap, implementasi Perda KTR DKI Jakarta tetap berpegang pada prinsip pengaturan dan pembatasan, bukan semata-mata pelarangan total. Kukuh berpandangan, praktik penerapan Perda KTR DKI Jakarta harusnya berfokus pada sosialisasi dan edukasi, bukan pada penekanan sanksi.
Dengan demikian, industri atau sektor hiburan malam tidak semakin terbebani. "Sektor hiburan kita sebenarnya tidak kalah saing dari Bangkok atau Kuala Lumpur. Jangan lagi ditambah dengan berbagai pelarangan yang justru semakin menekan. Dibatasi, bukan dilarang total," ucap Kukuh.
(shf)
Lihat Juga :
