Korban Banjir Bandang Luwu Utara Butuh 1.295 Hunian
Kamis, 17 September 2020 - 23:10 WIB
loading...
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah saat meletakkan batu pertama pembangunan hunian tetap untuk korban banjir bandang di Luwu Utara. Foto: Humas Pemprov Sulsel
A
A
A
LUWU UTARA - Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara menjadi perhatian dari pemerintah. Gubernur Sulsel sejak terjadi 13 Juli silam, telah berkunjung sebanyak lima kali.
"Alhamdulillah, Pak Gubernur mengunjungi kita. Ini merupakan kunjungan kelima dalam dua bulan terakhir sejak banjir bandang dan ini komitmen kepada kita semua," kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Kamis (17/9/2020).
Baca juga: Pemerintah Ajak Pihak Lain Bantu Bangun Huntap untuk Korban Banjir
Ia menyebutkan, perpanjangan penetapan status tanggap darurat penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara berakhir 11 September 2020 lalu, dan saat ini masuk dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.
Indah menyebutkan, bencana alam banjir bandang dan tanah longsor tersebut telah menimbulkan korban jiwa, hilangnya harta benda, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pemukiman warga, lahan pertanian dan perkebunan.
"Berdasarkan verifikasi ulang dan data terbaru, diperoleh rumah warga rusak sebanyak 4.037 unit. Ini terdiri dari 1.295 unit rusak berat, 123 unit rusak sedang dan 2.619 rusak ringan," urainya.
Pelaksanaan pembangunan hunian tetap (huntap) tahap satu ini bersumber dari bantuan keuangan provinsi Sulsel. 50 unit ini tersebar di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba sebanyak 20 unit, Dusun Panampung Desa Radda Kecamatan Baebunta 20 unit, dan Sinode 10 unit.
Baca juga: 50 Huntap untuk Korban Banjir Bandang di Luwu Utara Mulai Dibangun
Sedangkan, Gubernur Sulsel menyebutkan, sebagai wakil dari pemerintah pusat, dirinya harus memastikan bahwa penanganan bencana harus berjalan dengan baik. Demikian juga bagi warga yang terdampak.
"Tugas gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, saya melaksanakan itu. Jadi kita harus bahu-membahu menggerakkan semua sektor, tentu ini untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah," tuturnya.
Inisiasi pemprov untuk melakukan pembangunan huntap terlebih dahulu walaupun sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat melalui PUPR dan BNPB agar memancing pembangunan cepat dilaksanakan.
"Saya bilang kita mulai aja Bu (Indah Putri), biar dari provinsi aja dulu yang bangun 50. Jadi waktu saya kemarin diminta oleh KPK jadi narasumber saya lagi duduk di meja, tiba-tiba Menteri PUPR datang bilang, 'Assalamualaikum Pak Gub, apa lagi tugas saya di Luwu Utara', langsung saya jawab 'Izin Pak Menteri janji Bapak Menteri bangun hunian tetap saya sudah tunaikan, Sebab masyarakat sudah menunggu," ucapnya.
Imbuhnya, hunian sementara telah dibangun oleh Pemprov Sulsel sebanyak 100 unit. Pembangunan selanjutnya dialihkan ke pembangunan huntap. Unit selanjutnya akan dibangun oleh pemerintah pusat. PUPR akan membangun 200 unit huntap, demikian juga dengan BNPB dan Kementerian Sosial.
Baca juga: Subsidi Kuota Internet untuk Guru dan Siswa Direalisasikan Akhir September
"Kita buntuh 1.200 huntap. Harapan kita, enam bulan ke depan, minimal 70% kita sudah pindahin semua orang yang di huntar," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan hunian warga harus dilakukan secepatnya, kemudian melakukan pemulihan ekonomi.
"Kalau saudara-saudara kita punya hunian tetap kita lagi pikirkan bagaimana mereka punya ekonomi bisa bangkit lagi kembali," pungkasnya.
"Alhamdulillah, Pak Gubernur mengunjungi kita. Ini merupakan kunjungan kelima dalam dua bulan terakhir sejak banjir bandang dan ini komitmen kepada kita semua," kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Kamis (17/9/2020).
Baca juga: Pemerintah Ajak Pihak Lain Bantu Bangun Huntap untuk Korban Banjir
Ia menyebutkan, perpanjangan penetapan status tanggap darurat penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara berakhir 11 September 2020 lalu, dan saat ini masuk dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.
Indah menyebutkan, bencana alam banjir bandang dan tanah longsor tersebut telah menimbulkan korban jiwa, hilangnya harta benda, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pemukiman warga, lahan pertanian dan perkebunan.
"Berdasarkan verifikasi ulang dan data terbaru, diperoleh rumah warga rusak sebanyak 4.037 unit. Ini terdiri dari 1.295 unit rusak berat, 123 unit rusak sedang dan 2.619 rusak ringan," urainya.
Pelaksanaan pembangunan hunian tetap (huntap) tahap satu ini bersumber dari bantuan keuangan provinsi Sulsel. 50 unit ini tersebar di Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba sebanyak 20 unit, Dusun Panampung Desa Radda Kecamatan Baebunta 20 unit, dan Sinode 10 unit.
Baca juga: 50 Huntap untuk Korban Banjir Bandang di Luwu Utara Mulai Dibangun
Sedangkan, Gubernur Sulsel menyebutkan, sebagai wakil dari pemerintah pusat, dirinya harus memastikan bahwa penanganan bencana harus berjalan dengan baik. Demikian juga bagi warga yang terdampak.
"Tugas gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, saya melaksanakan itu. Jadi kita harus bahu-membahu menggerakkan semua sektor, tentu ini untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah," tuturnya.
Inisiasi pemprov untuk melakukan pembangunan huntap terlebih dahulu walaupun sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat melalui PUPR dan BNPB agar memancing pembangunan cepat dilaksanakan.
"Saya bilang kita mulai aja Bu (Indah Putri), biar dari provinsi aja dulu yang bangun 50. Jadi waktu saya kemarin diminta oleh KPK jadi narasumber saya lagi duduk di meja, tiba-tiba Menteri PUPR datang bilang, 'Assalamualaikum Pak Gub, apa lagi tugas saya di Luwu Utara', langsung saya jawab 'Izin Pak Menteri janji Bapak Menteri bangun hunian tetap saya sudah tunaikan, Sebab masyarakat sudah menunggu," ucapnya.
Imbuhnya, hunian sementara telah dibangun oleh Pemprov Sulsel sebanyak 100 unit. Pembangunan selanjutnya dialihkan ke pembangunan huntap. Unit selanjutnya akan dibangun oleh pemerintah pusat. PUPR akan membangun 200 unit huntap, demikian juga dengan BNPB dan Kementerian Sosial.
Baca juga: Subsidi Kuota Internet untuk Guru dan Siswa Direalisasikan Akhir September
"Kita buntuh 1.200 huntap. Harapan kita, enam bulan ke depan, minimal 70% kita sudah pindahin semua orang yang di huntar," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan hunian warga harus dilakukan secepatnya, kemudian melakukan pemulihan ekonomi.
"Kalau saudara-saudara kita punya hunian tetap kita lagi pikirkan bagaimana mereka punya ekonomi bisa bangkit lagi kembali," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
