Penganiayaan Guru oleh KKB di Yahukimo Dinilai Sinyal Perang Psikologis

Dia memperingatkan dampak berlapis jika pola ini berlanjut. Pertama, brain drain structural ketika guru dan tenaga profesional enggan bertugas di Papua. Kedua, kekosongan tata kelola, negara hadir secara militer tetapi absen secara sosial. Ketiga, internasionalisasi isu Papua karena kekerasan terhadap pendidikan dengan cepat masuk radar HAM global dan memengaruhi reputasi Indonesia.

“Pada titik itu, masalahnya bukan lagi Yahukimo, tetapi ketahanan nasional dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ujar Efatha.

Karena itu, dia menilai pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai. Negara perlu menggeser strategi dari respons reaktif ke perlindungan strategis.

“Perlindungan guru dan sekolah harus diperlakukan setara dengan perlindungan objek vital nasional. Dalam bahasa politik jika pendidikan runtuh akibat teror, negara sedang dilemahkan tanpa perang terbuka,” ungkapnya.

Pemerintah menyatakan komitmen menindak pelaku kekerasan dan meningkatkan perlindungan warga sipil. Namun, tragedi Yahukimo kembali menegaskan bahwa ukuran kekuatan negara di era modern bukan hanya senjata dan pasukan melainkan kemampuannya menjaga guru, sekolah, dan masa depan generasinya.