Penganiayaan Guru oleh KKB di Yahukimo Dinilai Sinyal Perang Psikologis
Selasa, 10 Februari 2026 - 17:12 WIB
loading...
Pengamat Politik Udayana Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyatakan penganiayaan guru di Sekolah Yakpesmi Distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (2/2/2026) oleh KKB dinilai bukan lagi insiden keamanan biasa. Foto: Ist
A
A
A
YAHUKIMO - Penganiayaan guru di lingkungan Sekolah Yakpesmi Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (2/2/2026) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai bukan lagi insiden keamanan biasa. Ini merupakan indikator strategis pergeseran konflik yang mengancam ketahanan negara Indonesia dari dalam.
Pengamat Politik Universitas Udayana Efatha Filomeno Borromeu Duarte menuturkan kekerasan tenaga pendidik harus dibaca sebagai operasi psikologis terencana, bukan reaksi spontan konflik bersenjata. “Dalam analisis intelijen, ketika guru dijadikan target itu menandakan fase konflik telah bergeser ke delegitimasi negara. Yang diserang bukan aparat melainkan kepercayaan publik dan keberlanjutan fungsi negara,” ujar Efatha, Selasa (10/2/2026).
Baca juga: Guru Tewas Diserang KKB di Yahukimo, MPSI: Ini Kejahatan Kemanusiaan
Menurut dia, guru merupakan sasaran berbiaya rendah namun berdampak tinggi (low-cost, high-impact target). Dampaknya langsung terasa yakni ketakutan sosial, lumpuhnya layanan pendidikan, serta melemahnya kehadiran negara di tingkat paling dasar.
“Ini bukan perang senjata melainkan perang persepsi. Pesan yang dikirim jelas yaitu negara dianggap tidak mampu melindungi fungsi dasarnya,” katanya.
Efatha juga menyoroti narasi yang menyebut para guru sebagai mata-mata. Dia menilai tuduhan tersebut sebagai bagian dari operasi informasi untuk menciptakan ambiguitas moral dan membingungkan opini publik internasional.
“Dalam konflik modern, narasi seringkali lebih menentukan daripada peluru. Jika dibiarkan, semua warga sipil bisa dipersepsikan sebagai target sah,” ucapnya.
Dia memperingatkan dampak berlapis jika pola ini berlanjut. Pertama, brain drain structural ketika guru dan tenaga profesional enggan bertugas di Papua. Kedua, kekosongan tata kelola, negara hadir secara militer tetapi absen secara sosial. Ketiga, internasionalisasi isu Papua karena kekerasan terhadap pendidikan dengan cepat masuk radar HAM global dan memengaruhi reputasi Indonesia.
“Pada titik itu, masalahnya bukan lagi Yahukimo, tetapi ketahanan nasional dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ujar Efatha.
Karena itu, dia menilai pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai. Negara perlu menggeser strategi dari respons reaktif ke perlindungan strategis.
“Perlindungan guru dan sekolah harus diperlakukan setara dengan perlindungan objek vital nasional. Dalam bahasa politik jika pendidikan runtuh akibat teror, negara sedang dilemahkan tanpa perang terbuka,” ungkapnya.
Pemerintah menyatakan komitmen menindak pelaku kekerasan dan meningkatkan perlindungan warga sipil. Namun, tragedi Yahukimo kembali menegaskan bahwa ukuran kekuatan negara di era modern bukan hanya senjata dan pasukan melainkan kemampuannya menjaga guru, sekolah, dan masa depan generasinya.
Pengamat Politik Universitas Udayana Efatha Filomeno Borromeu Duarte menuturkan kekerasan tenaga pendidik harus dibaca sebagai operasi psikologis terencana, bukan reaksi spontan konflik bersenjata. “Dalam analisis intelijen, ketika guru dijadikan target itu menandakan fase konflik telah bergeser ke delegitimasi negara. Yang diserang bukan aparat melainkan kepercayaan publik dan keberlanjutan fungsi negara,” ujar Efatha, Selasa (10/2/2026).
Baca juga: Guru Tewas Diserang KKB di Yahukimo, MPSI: Ini Kejahatan Kemanusiaan
Menurut dia, guru merupakan sasaran berbiaya rendah namun berdampak tinggi (low-cost, high-impact target). Dampaknya langsung terasa yakni ketakutan sosial, lumpuhnya layanan pendidikan, serta melemahnya kehadiran negara di tingkat paling dasar.
“Ini bukan perang senjata melainkan perang persepsi. Pesan yang dikirim jelas yaitu negara dianggap tidak mampu melindungi fungsi dasarnya,” katanya.
Efatha juga menyoroti narasi yang menyebut para guru sebagai mata-mata. Dia menilai tuduhan tersebut sebagai bagian dari operasi informasi untuk menciptakan ambiguitas moral dan membingungkan opini publik internasional.
“Dalam konflik modern, narasi seringkali lebih menentukan daripada peluru. Jika dibiarkan, semua warga sipil bisa dipersepsikan sebagai target sah,” ucapnya.
Dia memperingatkan dampak berlapis jika pola ini berlanjut. Pertama, brain drain structural ketika guru dan tenaga profesional enggan bertugas di Papua. Kedua, kekosongan tata kelola, negara hadir secara militer tetapi absen secara sosial. Ketiga, internasionalisasi isu Papua karena kekerasan terhadap pendidikan dengan cepat masuk radar HAM global dan memengaruhi reputasi Indonesia.
“Pada titik itu, masalahnya bukan lagi Yahukimo, tetapi ketahanan nasional dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ujar Efatha.
Karena itu, dia menilai pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai. Negara perlu menggeser strategi dari respons reaktif ke perlindungan strategis.
“Perlindungan guru dan sekolah harus diperlakukan setara dengan perlindungan objek vital nasional. Dalam bahasa politik jika pendidikan runtuh akibat teror, negara sedang dilemahkan tanpa perang terbuka,” ungkapnya.
Pemerintah menyatakan komitmen menindak pelaku kekerasan dan meningkatkan perlindungan warga sipil. Namun, tragedi Yahukimo kembali menegaskan bahwa ukuran kekuatan negara di era modern bukan hanya senjata dan pasukan melainkan kemampuannya menjaga guru, sekolah, dan masa depan generasinya.
(jon)
Lihat Juga :
