Bane Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum bagi Daya Saing Industri
Minggu, 25 Januari 2026 - 23:09 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu meyakini bahwa daya saing industri bakal semakin baik jika diimbangi dengan kepastian hukum. Foto/Istimewa
A
A
A
SIMALUNGUN - Anggota Komisi VII DPR Bane Raja Manalu meyakini bahwa daya saing industri bakal semakin baik jika diimbangi dengan kepastian hukum. Hal tersebut dikatakannya dalam konteks pemberian atau perpanjangan izin Hak Guna Usaha pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.
“Jika HGU mereka berakhir, segera perpanjang jika mereka memenuhi semua kewajiban dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika kewajiban tak terpenuhi dan melanggar hukum segera pastikan HGU diakhiri,” ujar Bane dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (25/1/2026) malam.
Bane menyampaikan hal itu setelah mempelajari temuan Komisi VII DPR saat kunjungan kerja ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026). Dalam kesempatan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa perpanjangan izin HGU ini menjadi kendala yang dialami banyak perusahaan di Indonesia.
Baca juga: Bane Kirim 5 Ton Beras dan Pakaian ke Korban Bencana di Tapteng
Bane pun meminta pemerintah segera menyelesaikan proses perpanjangan HGU tersebut. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi, keberlanjutan industri, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di sekitar area operasional perusahaan.
“Kepastian hukum perlu untuk iklim investasi. Serta menghindari gonjang ganjing di masyarakat,” ungkap Bane.
PT Bridgestone telah menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja, dan 90 persennya berasal dari wilayah sekitar, seperti dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Dengan luas area perkebunan yang mencapai lebih dari 17 ribu hektare, Bane menilai peluang penyerapan tenaga kerja masih bisa dimaksimalkan.
“Jika HGU mereka berakhir, segera perpanjang jika mereka memenuhi semua kewajiban dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya, jika kewajiban tak terpenuhi dan melanggar hukum segera pastikan HGU diakhiri,” ujar Bane dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (25/1/2026) malam.
Bane menyampaikan hal itu setelah mempelajari temuan Komisi VII DPR saat kunjungan kerja ke PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026). Dalam kesempatan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa perpanjangan izin HGU ini menjadi kendala yang dialami banyak perusahaan di Indonesia.
Baca juga: Bane Kirim 5 Ton Beras dan Pakaian ke Korban Bencana di Tapteng
Bane pun meminta pemerintah segera menyelesaikan proses perpanjangan HGU tersebut. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi, keberlanjutan industri, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di sekitar area operasional perusahaan.
“Kepastian hukum perlu untuk iklim investasi. Serta menghindari gonjang ganjing di masyarakat,” ungkap Bane.
PT Bridgestone telah menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja, dan 90 persennya berasal dari wilayah sekitar, seperti dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Dengan luas area perkebunan yang mencapai lebih dari 17 ribu hektare, Bane menilai peluang penyerapan tenaga kerja masih bisa dimaksimalkan.
Lihat Juga :
