Pj Wali Kota Makassar Optimistis PSBB Tidak Diperpanjang

MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar Iqbal S Suhaeb optimistis, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar tidak diperpanjang.

Itu ia katakan setelah PSBB di Makassar ini sudah diterapkan 10 hari dan akan berakhir empat hari kedepan pada Kamis (7/5/2020).

Iqbal Suhaeb menyampaikan optimismenya PSBB tidak di perpanjang jika selama empat hari ke depan kepatuhan warga terus menunjukkan peningkatan.

“Kita masih akan terus pantau hingga hari terakhir. Yang kita lihat selama ini angka pertambahan pasien yang positif relatif cenderung menurun, demikian juga tingkat kepatuhan warga menjalankan aturan PSBB juga cukup bagus," katanya.

"Namun, kita tentu masih akan melihat hingga hari terakhir dan berkordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi untuk dilakukan evaluasi dan melihat opsi-opsi yang akan diambil selanjutnya,”ujar Iqbal.

Sementara itu terkait penerapan PSBB di Kabupaten Gowa, Iqbal menyambut gembira dan menyebutnya sebagai perpaduan yang bagus dari PSBB yang sudah berjalan di Makassar.

“Artinya baik yang dari Gowa ke Makassar maupun sebaliknya semakin ter-Screening lebih ketat. Kita berharap mobilitas warga semakin jauh berkurang menyusul PSBB di Gowa,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Iqbal kembali mengajak warga yang merasa pernah melakukan kontak dengan pasien positif untuk melakukan rapid test yang disediakan oleh Pemkot Makassar secara gratis.

“Kami sangat berharap kepada yang pernah kontak dengan pasien positif, ataupun yang habis berkumpul dan merasa ragu-ragu silahkan datang ke Puskesmas untuk dilakukan rapid test secara gratis. Demikian pula jika ada kelompok masyarakat tertentu yang merasa perlu untuk melakukan rapid test silahkan datang ke Puskesmas untuk kami layani,” lanjutnya.

Terkait penyaluran bantuan sembako selama PSBB, Iqbal mengaku sudah berjalan selama beberapa hari terakhir.

“Bantuan sosial jalan terus, ada beberapa program yang sedang running, Program Keluarga Harapan itu berbasis ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan juga disabilitas. Yang tercatat itu otomatis nama ibu atau nama istri, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Prakerja, Sembako," katanya.

"Ini yang kita usahakan agar tidak tumpang tindih, makanya kami minta untuk terus di verifikasi agar tidak dobel, demikian pula kepada warga kami minta untuk terbuka dan jujur agar petugas dilapangan lebih mudah saat melakukan distribusi,” jelasnya.