KPU Kota Depok Sebut DPS Sudah Tidak Ada Persoalan
Selasa, 15 September 2020 - 16:07 WIB
loading...
A
A
A
"Mengacu pada surat dari KPU pusat bahwa kita tidak bisa memberikan data yang diminta. Jadi acuannya ada, dasarnya kita tidak memberikan tuh ada. Ini kan juga sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat antara KPU RI dan Bawaslu RI, jadi kita tidak memberikannya, ada dasarnya,” tegasnya.(Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Tunda Pilkada 2020)
Nana pun mempertanyakan terkait temuan Bawaslu perihal pemberin data by name by addres pada pihak eksternal dan ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang menggandakan formulir A-KWK di dua kelurahan dengan dalih untuk pegangan.
“Pihak eksternal perlu dijabarkan terlebih dahulu, pihak eksternal mana yang disebut, nih enggak disebut. Kemudian PPS memberikan by data, itu juga disampaikan secara lisan. Artinya, tidak ada kejelasan dimana, kejadian bagaimana. Walaupun kita akan mengcroscek ada temuan dan laporan itu, jadi penyampaian seperti itu saya pikir perlu didalami lagi. Kalau ada pihak eksternal dari unsur PPDP apa bisa disebutkan,” tutupnya.
Diketahui, Bawaslu Depok walk out saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang digelar pada Minggu (13/9/2020) sore. (Baca juga: Idris Siap Head to Head dengan Pradi di Pilkada Depok)
Anggota Bawaslu Depok Andriansyah mempertanyakan perihal data pemilih berdasarkan nama dan alamat. Sayangnya, KPU tidak memberikan, padahal data tersebut diberikan oleh oknum PPS pada salah satu anggota Babinsa.
Nana pun mempertanyakan terkait temuan Bawaslu perihal pemberin data by name by addres pada pihak eksternal dan ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang menggandakan formulir A-KWK di dua kelurahan dengan dalih untuk pegangan.
“Pihak eksternal perlu dijabarkan terlebih dahulu, pihak eksternal mana yang disebut, nih enggak disebut. Kemudian PPS memberikan by data, itu juga disampaikan secara lisan. Artinya, tidak ada kejelasan dimana, kejadian bagaimana. Walaupun kita akan mengcroscek ada temuan dan laporan itu, jadi penyampaian seperti itu saya pikir perlu didalami lagi. Kalau ada pihak eksternal dari unsur PPDP apa bisa disebutkan,” tutupnya.
Diketahui, Bawaslu Depok walk out saat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang digelar pada Minggu (13/9/2020) sore. (Baca juga: Idris Siap Head to Head dengan Pradi di Pilkada Depok)
Anggota Bawaslu Depok Andriansyah mempertanyakan perihal data pemilih berdasarkan nama dan alamat. Sayangnya, KPU tidak memberikan, padahal data tersebut diberikan oleh oknum PPS pada salah satu anggota Babinsa.
(thm)
Lihat Juga :
