Implementasi Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Melawan Pragmatisme melalui Ideologi Kerakyatan

Selasa, 15 September 2020 - 10:37 WIB
loading...
Implementasi Bupati...
Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, Selasa (15/9/2020) . Foto: Syamsul M
A A A
PARIGI - Sosok Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam menata dan mengelola pemerintah selama memimpin memiliki dasar ideologi kerakyatan. Konsep ideologi kerakyatan tersebut merupakan cara Jeje Wiradinata dalam melawan pragmatisme di Pemerintahan.

Diakui Jeje Wiradinata ide tersebut didapat dari berbagai pengalaman selama dirinya meniti karir dari mulai menjadi anggota DPRD dan Ketua DPRD Ciamis juga Wakil Bupati Ciamis hingga Bupati Pangandaran. "Keberhasilan pemimpin dalam mengelola Pemerintahan salah satunya melawan pragmatisme dengan ideologi kerakyatan," kata Jeje.

Jeje menambahkan, implementasi dari ideologi kerakyatan tersebut diantaranya dengan memaksimalkan program Pemerintah yang dibiayai dari keuangan negara untuk masyarakat. "Formulasi APBD Kabupaten Pangandaran lebih diprioritaskan fokus untuk memenuhi kebutuhan belanja publik," tambah Jeje.

Belanja publik tersebut dijelaskan Jeje Wiradinata diantaranya memaksimalkan pembiayaan pendidikan dan kesehatan secara gratis, infrastruktur dan penataan pariwisata. "Penerapan program yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis, infrastruktur dan penataan pariwisata, maka perlu keseriusan dalam mengalokasikan anggaran," terangnya.

Strategi dasar untuk mewujudkan program prioritas dengan cara melakukan efesiensi anggaran di tubuh birokrasi. "Kalau Pangandaran ingin cepat berkembang dan maju, maka kos birokrasi yang dinilai tidak penting harus dihilangkan," paparnya.

Setelah kos birokrasi yang tidak penting dihilangkan, target selanjutnya adalah merealisasikan kebutuhan dasar masyarakat. "Hasil pemikiran saya dalam mengelola anggaran dan melakukan pemetaan di Pemerintah Daerah Pangandaran selama satu periode saat ini menjadi kepuasan masyarakat Pangandaran," sambung Jeje.

Berdasarkan hasil survey, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Pangandaran saat ini berada pada angka 85 persen. "Kebijakan yang sudah dilakukan dan bermanfaat untuk masyarakat harus dijaga dan disempurnakan lebih baik lagi," pungkasnya.
(ars)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Keberpihakan Kebijakan...
Keberpihakan Kebijakan Bupati Pangandaran untuk Penderes Kelapa
Seluruh Desa di Pangandaran...
Seluruh Desa di Pangandaran Ditargetkan Open Defecation Free
Ini Upaya Pemda untuk...
Ini Upaya Pemda untuk Hindari Kerumunan Wisata di Pangandaran
Bupati Pangandaran Berlakukan...
Bupati Pangandaran Berlakukan Sanksi pada Warga yang Enggan Divaksin
Bupati Pangandaran Perketat...
Bupati Pangandaran Perketat Protokol Kesehatan di Objek Wisata
Keseriusan Pemkab Pangandaran...
Keseriusan Pemkab Pangandaran Terapkan Protokol Kesehatan di Objek Wisata
Rekomendasi
Pertamina Masuk Fortune...
Pertamina Masuk Fortune Southeast Asia 500, Cermin Kekuatan Ekonomi Nasional di Mata Dunia
MBG Dihentikan saat...
MBG Dihentikan saat Libur Sekolah, BGN Sebut Hemat Anggaran Rp3 Triliun
Perkuat Kolaborasi Kampus,...
Perkuat Kolaborasi Kampus, MNC University Inisiasi Konsorsium Perguruan Tinggi ASEAN
Berita Terkini
Pengadilan Eksekusi...
Pengadilan Eksekusi Kawasan Hotel Sultan, Aset Dipindahkan ke Gudang di Cikarang
Polda Metro Gandeng...
Polda Metro Gandeng Kemenhaj Cari Solusi bagi Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Korban Tewas Gempa Magnitudo...
Korban Tewas Gempa Magnitudo 6,7 di Sulteng Bertambah Jadi 3 Orang
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved