Demi Tingkatkan PAD, Ketua DPRD Klungkung Minta Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Lebih Proaktif
Kamis, 06 November 2025 - 15:21 WIB
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
Masih adanya pengusaha hotel dan restaurant yang belum melunasi pajak mendapat perhatian dari Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom. Politikus PDIP itu menegaskan pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), khususnya di wilayah Nusa Penida.
Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor tersebut, pihaknya mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih gencar melakukan pemungutan.
“Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal,” ujar Gde Anom, dalam keterangan tertulisnya Kamis (6/11).
Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Klungkung menambah anggaran sebesar Rp200 juta bagi BPKAD. Dana tambahan ini akan digunakan untuk biaya operasional petugas di lapangan, agar dapat lebih optimal melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.
“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak serta memastikan kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan Kabupaten Klungkung.
Sebagai informasi, target PHR Kabupaten Klungkung tahun 2025 mencapai Rp100,2 miliar, sementara realisasi tahun 2024 tercatat sekitar Rp94,6 miliar lebih.
Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor tersebut, pihaknya mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih gencar melakukan pemungutan.
“Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal,” ujar Gde Anom, dalam keterangan tertulisnya Kamis (6/11).
Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Klungkung menambah anggaran sebesar Rp200 juta bagi BPKAD. Dana tambahan ini akan digunakan untuk biaya operasional petugas di lapangan, agar dapat lebih optimal melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.
“Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak serta memastikan kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan Kabupaten Klungkung.
Sebagai informasi, target PHR Kabupaten Klungkung tahun 2025 mencapai Rp100,2 miliar, sementara realisasi tahun 2024 tercatat sekitar Rp94,6 miliar lebih.
(unt)
Lihat Juga :
