Kisruh Rapat Pleno Daftar Pemilih, Bawaslu Depok Walkout
Senin, 14 September 2020 - 15:05 WIB
loading...
A
A
A
“Bawaslu juga meminta KPU Depok menyelesaikan pemutakhiran data pemilih yang belum tuntas seperti data pemilih DPK tahun 2019 yang belum masuk Daftar Pemilih A.KWK,” ucap Andri.
Menurut anggota Bawaslu lainnya, Dede Slamet Permana, banyak persoalan mengenai data pemilih. Salah satunya pemilih rutan yang tidak ada di klausul tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pemilih rutan tetap berada di TPS asal. (Baca juga: Ini Strategi Wali Kota Bogor Setelah Anies Umumkan PSBB Ketat Jakarta)
“Jumlahnya 696, bagaimana nasib mereka ketika hari H pencoblosan. Dan perihal isu tersebut KPU Kota Depok tidak menyampaikan kepada publik, padahal ini merupakan sesuatu yang harus publik ketahui. Lalu terdapat 12.128 pemilih yang belum memiliki E-KTP dan 17.182 Data Tidak Dikenal,” ungkapnya.
Dede menegaskan data pemilih adalah hal krusial. Validasi data pemilih menjadi kunci sukses Pilkada . “Semua keruwetan ini akan menjadi masalah besar bila Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tetap dilanjutkan. Lakukan penundaan karena data pemilih adalah kunci kesuksesan penyelenggaran pilkada. Jangan lagi menjadi Data Permasalahan Tetap, tapi data pemilih yang akurat dan menjamin hak pilih warga negara,” ucapnya.
Menurut anggota Bawaslu lainnya, Dede Slamet Permana, banyak persoalan mengenai data pemilih. Salah satunya pemilih rutan yang tidak ada di klausul tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pemilih rutan tetap berada di TPS asal. (Baca juga: Ini Strategi Wali Kota Bogor Setelah Anies Umumkan PSBB Ketat Jakarta)
“Jumlahnya 696, bagaimana nasib mereka ketika hari H pencoblosan. Dan perihal isu tersebut KPU Kota Depok tidak menyampaikan kepada publik, padahal ini merupakan sesuatu yang harus publik ketahui. Lalu terdapat 12.128 pemilih yang belum memiliki E-KTP dan 17.182 Data Tidak Dikenal,” ungkapnya.
Dede menegaskan data pemilih adalah hal krusial. Validasi data pemilih menjadi kunci sukses Pilkada . “Semua keruwetan ini akan menjadi masalah besar bila Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tetap dilanjutkan. Lakukan penundaan karena data pemilih adalah kunci kesuksesan penyelenggaran pilkada. Jangan lagi menjadi Data Permasalahan Tetap, tapi data pemilih yang akurat dan menjamin hak pilih warga negara,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
