DPR dan DPD Kritik Perusahaan Tambang di Papua, Serapan Tenaga Kerja Lokal Minim
Kamis, 21 Agustus 2025 - 10:20 WIB
loading...
A
A
A
Bagi Robert, hal ini sangat tidak adil. Sebab ruang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat terbatas. Yang terjadi kemudian, daerah hanya mengandalkan DBH sebagai ruang fiskal dalam membangun daerahnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui SKK Migas dan BPH Migas mendorong mendukung pengembangan potensi lokal dalam operasional tambang di Papua. Terutama penggunaan tenaga kerja lokal dan kerjasama dengan industri local. “Saya harap Presiden Prabowo bisa merubah semua ini. Stop pekerja dan kontraktor dari luar. Stop juga bahan makanan dan kebutuhan logistik dari luar,” ujarnya.
Robert juga mendorong agar perusahaan tambang besar di Papua tidak hanya mengeruk untung dari sumber daya alam, namun abai terhadap kewajiban sosialnya membangun sumber daya manusia di Papua. Untuk itu, dia mendorong agar dana CSR dapat diarahkan mayoritas untuk kesehatan dan beasiswa pendidikan anak-anak Papua. “Karena begitu sumber daya alam habis, merekalah generasi-generasi yang bisa menyelamatkan sumber daya alam Papua," tambahnya.
Hal senada dilontarkan Senator Papua Barat Filep Wamafma. Filep mendesak pemerintah mengintervensi kebijakan penerimaan tenaga kerja agar berpihak pada tenaga kerja asal Papua. Hal ini merespons keluhan dan aspirasi Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) dan Solidaritas Pekerja Papua di LNG Tangguh Provinsi Papua Barat terkait permasalahan rekrutmen tenaga kerja operator kilang yang dinilai tidak berpihak dan terindikasi diskriminatif terhadap pekerja asal Papua.
“Di momen HUT ke-80 RI ini, saya meminta Presiden Prabowo memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat pekerja asal Papua yang saat ini terindikasi diperlakukan diskriminatif. Polemik rekrutmen ini sangat krusial karena menyangkut hak-hak dasar orang Papua terutama untuk berkehidupan layak di atas tanahnya sendiri, masyarakat harus mendapat kesempatan kerja atas pengelolaan SDA yang diambil dari tanah Papua di Bintuni,” terangnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah melalui SKK Migas dan BPH Migas mendorong mendukung pengembangan potensi lokal dalam operasional tambang di Papua. Terutama penggunaan tenaga kerja lokal dan kerjasama dengan industri local. “Saya harap Presiden Prabowo bisa merubah semua ini. Stop pekerja dan kontraktor dari luar. Stop juga bahan makanan dan kebutuhan logistik dari luar,” ujarnya.
Robert juga mendorong agar perusahaan tambang besar di Papua tidak hanya mengeruk untung dari sumber daya alam, namun abai terhadap kewajiban sosialnya membangun sumber daya manusia di Papua. Untuk itu, dia mendorong agar dana CSR dapat diarahkan mayoritas untuk kesehatan dan beasiswa pendidikan anak-anak Papua. “Karena begitu sumber daya alam habis, merekalah generasi-generasi yang bisa menyelamatkan sumber daya alam Papua," tambahnya.
Hal senada dilontarkan Senator Papua Barat Filep Wamafma. Filep mendesak pemerintah mengintervensi kebijakan penerimaan tenaga kerja agar berpihak pada tenaga kerja asal Papua. Hal ini merespons keluhan dan aspirasi Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) dan Solidaritas Pekerja Papua di LNG Tangguh Provinsi Papua Barat terkait permasalahan rekrutmen tenaga kerja operator kilang yang dinilai tidak berpihak dan terindikasi diskriminatif terhadap pekerja asal Papua.
“Di momen HUT ke-80 RI ini, saya meminta Presiden Prabowo memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat pekerja asal Papua yang saat ini terindikasi diperlakukan diskriminatif. Polemik rekrutmen ini sangat krusial karena menyangkut hak-hak dasar orang Papua terutama untuk berkehidupan layak di atas tanahnya sendiri, masyarakat harus mendapat kesempatan kerja atas pengelolaan SDA yang diambil dari tanah Papua di Bintuni,” terangnya.
Lihat Juga :
