Bah! Pemko Medan Kelola Rp30 Triliun tapi Infrastruktur Jalan Masih Hancur

MEDAN - Bobby Nasution mempertanyakan mengapa anggaran sebesar Rp30 triliun yang dikelola Pemko Medan, tetapi fasilitas umum dinilai masih banyak malafungsi.

Diketahui, dalam lima tahun belakangan atau satu periode pemerintah Pemko Medan, lebih kurang anggaran keluar mencapai Rp30 triliun.

"Hampir Rp30 triliun itu kan dalam satu periode. Nah, mestinya jalan berlubang tidak segitunya. Ada jalan yang baik tapi selalu banjir, berarti kan drainasenya juga bermasalah," kata Calon Wakil Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasutionseusai salat Dzuhur bersamaH. Aulia Rachmandi Masjid Raya Al-Mashun, Medan, Kamis (10/9/2020).

Menantu Presiden Joko Widodo itumengatakan, dengan anggaran yang begitu besar, pembangunan infrastruktur di Kota Medan dirasa masih belum maksimal. (BACA JUGA: Jelang Pensiun Irjen Pol Arman Depari Dimutasi ke Bareskrim Polri)

"Bisa kita lihat, di Kota Medan ini masih banyak jalanan yang rusak dan berlobang. Belum lagi permasalahan banjir yang kerap dihadapi oleh masyarakat. Padahal anggaran belanja kita besar loh," ujar suami Kahiyang Ayu ini.

Menurut Wakil Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, hampir disemua daerah di Kota Medan terdapat jalan rusak. "Selama saya berkeliling di Kota Medan, hampir semua jalan status kota mengalami kerusakan dan berlobang. Belum lagi persoalan banjir karena drainase yang tidak berfungsi," terangnya.

Penggagas Kolaborasi Medan Berkah ini mengatakan, konsep Collaborative Government yang diusungnya diyakini mampu mengatasi permasalahan Kota Medan yang masih berlangsung sampai sekarang ini.

Bobby Nasution yang sejak jauh hari membawa semangat kolaborasi, dalam konsep Collaborative Government, ada tiga perubahan penting untuk Kota Medan mendatang yang diharapkan akan terjadi. (BACA JUGA: Kimia Farma Segera Produksi Obat Favipiravir untuk Pasien Covid-19)

Pertama, kata ayah dua anak ini, reformasi birokrasi. Bobby - Aulia Rachman akan mengubah wajah birokrasi Kota Medan menjadi birokrasi yang melibatkan setiap elemen, setiap masyarakat.

"Seluruh agenda pemerintahan dan pembangunan yang akan berjalan didasari oleh kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita masyarakat Kota Medan," kata penggagas #KolaborasiMedanBerkah ini.

Kedua, dibidang reformasi pelayanan publik. "Setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dari Pemko Medan. Maka apapun status sosialnya, birokrasi Pemko Medan harus memberikan pelayanan kualitas yang sama, kualitas terbaik. Dan yang ketiga, pencegahan dan pemberantasan korupsi," jelas Bobby Nasution.