Senator Filep Wamafma: Hentikan Politik Kotor di PSU Papua
Kamis, 14 Agustus 2025 - 14:32 WIB
loading...
A
A
A
“Jika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan memperkaya segelintir orang, maka demokrasi kita telah berubah menjadi alat feodalisme modern,” ujar senator kelahiran Biak ini.
Menurut dia, politik feodalisme dan perebutan kekuasaan yang melibatkan elite-elite tertentu telah menciptakan situasi di mana banyak pihak berlomba-lomba menguasai Provinsi Papua dengan berbagai cara, termasuk melalui manuver politik yang merusak kepercayaan publik.
Filep menegaskan PSU di Provinsi Papua harus menjadi momentum untuk memulihkan integritas demokrasi. “Biarkan setiap tahapan PSU ini rakyat menentukan secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi politik yang menggadaikan masa depan daerah. Rakyat menunggu dan melihat transparansi KPU, tetapi juga memantau setiap stakeholder terlibat,” katanya.
Dia mengajak masyarakat Papua baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kemurnian demokrasi di Papua. Pemilihan kepala daerah bukan sekadar kontestasi politik, tetapi penentu arah pembangunan dan masa depan rakyat Papua yang harus dijaga dari kepentingan sempit kelompok tertentu.
Menurut dia, politik feodalisme dan perebutan kekuasaan yang melibatkan elite-elite tertentu telah menciptakan situasi di mana banyak pihak berlomba-lomba menguasai Provinsi Papua dengan berbagai cara, termasuk melalui manuver politik yang merusak kepercayaan publik.
Filep menegaskan PSU di Provinsi Papua harus menjadi momentum untuk memulihkan integritas demokrasi. “Biarkan setiap tahapan PSU ini rakyat menentukan secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi politik yang menggadaikan masa depan daerah. Rakyat menunggu dan melihat transparansi KPU, tetapi juga memantau setiap stakeholder terlibat,” katanya.
Dia mengajak masyarakat Papua baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kemurnian demokrasi di Papua. Pemilihan kepala daerah bukan sekadar kontestasi politik, tetapi penentu arah pembangunan dan masa depan rakyat Papua yang harus dijaga dari kepentingan sempit kelompok tertentu.
(jon)
Lihat Juga :
