Senator Filep Wamafma: Hentikan Politik Kotor di PSU Papua
Kamis, 14 Agustus 2025 - 14:32 WIB
loading...
Anggota DPD asal Papua Barat Dr Filep Wamafma menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya pasca pelaksanaan PSU Pilkada Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025. Foto: Ist
A
A
A
PAPUA - Anggota DPD asal Papua Barat Dr Filep Wamafma menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025. Proses penghitungan suara setelah PSU harus berjalan adil, transparan, dan bebas intervensi pihak manapun.
Menurut Filep, berbagai indikasi praktik politik kotor mencederai proses demokrasi di Papua. Dia menyoroti dugaan pengerahan “partai cokelat” yang dinilai dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat.
Baca juga: Senator Filep Soroti Masalah Tukin hingga Beban Administrasi Dosen
“Demokrasi akan runtuh jika lembaga yang seharusnya menjaga netralitas justru ikut terlibat dalam permainan politik,” ujar politikus yang berasal dari wilayah adat Saireri tersebut.
Filep juga mengkritik tajam fenomena politik oligarki yang semakin menguat, di mana kelompok-kelompok tertentu, termasuk para donator dan pengusaha diduga mendanai proses politik dengan tujuan menguasai APBD Papua.
“Jika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan memperkaya segelintir orang, maka demokrasi kita telah berubah menjadi alat feodalisme modern,” ujar senator kelahiran Biak ini.
Menurut dia, politik feodalisme dan perebutan kekuasaan yang melibatkan elite-elite tertentu telah menciptakan situasi di mana banyak pihak berlomba-lomba menguasai Provinsi Papua dengan berbagai cara, termasuk melalui manuver politik yang merusak kepercayaan publik.
Filep menegaskan PSU di Provinsi Papua harus menjadi momentum untuk memulihkan integritas demokrasi. “Biarkan setiap tahapan PSU ini rakyat menentukan secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi politik yang menggadaikan masa depan daerah. Rakyat menunggu dan melihat transparansi KPU, tetapi juga memantau setiap stakeholder terlibat,” katanya.
Dia mengajak masyarakat Papua baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kemurnian demokrasi di Papua. Pemilihan kepala daerah bukan sekadar kontestasi politik, tetapi penentu arah pembangunan dan masa depan rakyat Papua yang harus dijaga dari kepentingan sempit kelompok tertentu.
Menurut Filep, berbagai indikasi praktik politik kotor mencederai proses demokrasi di Papua. Dia menyoroti dugaan pengerahan “partai cokelat” yang dinilai dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat.
Baca juga: Senator Filep Soroti Masalah Tukin hingga Beban Administrasi Dosen
“Demokrasi akan runtuh jika lembaga yang seharusnya menjaga netralitas justru ikut terlibat dalam permainan politik,” ujar politikus yang berasal dari wilayah adat Saireri tersebut.
Filep juga mengkritik tajam fenomena politik oligarki yang semakin menguat, di mana kelompok-kelompok tertentu, termasuk para donator dan pengusaha diduga mendanai proses politik dengan tujuan menguasai APBD Papua.
“Jika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan memperkaya segelintir orang, maka demokrasi kita telah berubah menjadi alat feodalisme modern,” ujar senator kelahiran Biak ini.
Menurut dia, politik feodalisme dan perebutan kekuasaan yang melibatkan elite-elite tertentu telah menciptakan situasi di mana banyak pihak berlomba-lomba menguasai Provinsi Papua dengan berbagai cara, termasuk melalui manuver politik yang merusak kepercayaan publik.
Filep menegaskan PSU di Provinsi Papua harus menjadi momentum untuk memulihkan integritas demokrasi. “Biarkan setiap tahapan PSU ini rakyat menentukan secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi politik yang menggadaikan masa depan daerah. Rakyat menunggu dan melihat transparansi KPU, tetapi juga memantau setiap stakeholder terlibat,” katanya.
Dia mengajak masyarakat Papua baik penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kemurnian demokrasi di Papua. Pemilihan kepala daerah bukan sekadar kontestasi politik, tetapi penentu arah pembangunan dan masa depan rakyat Papua yang harus dijaga dari kepentingan sempit kelompok tertentu.
(jon)
Lihat Juga :
