Strategi Raja Dyah Balitung Pimpin Mataram, Bebaskan Pajak hingga Pelihara Bangunan Suci
Minggu, 27 Juli 2025 - 06:51 WIB
loading...
Kerajaan Mataram Kuno dibawa ke puncak kejayaan pada masa Raja Dyah Balitung. Raja yang memerintah pada 898-910 ini mampu menjaga kestabilan kerajaan dari sisi politik, keamanan, dan sosial. Foto: Ist
A
A
A
Kerajaan Mataram Kuno dibawa ke puncak kejayaan pada masa Raja Dyah Balitung. Raja yang memerintah pada 898-910 ini mampu menjaga kestabilan kerajaan dari sisi politik, keamanan, dan sosial.
Hasil kebijakan raja yang bergelar abhiseka Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambu ini mulai dirasakan masyarakat.
Kerajaan Medang di masa pemerintahan Dyah Balitung bisa dibilang relatif lebih maju daripada sebelumnya. Selain melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya hingga mencapai Jawa Tengah, Jawa Timur, Bantan, dan Bali, Dyah Balitung juga menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap cukup brilian.
Baca juga: Kisah Pemberontakan Trunojoyo dan Hancurnya Kerajaan Mataram
Total setidaknya ada 6 kebijakan yang dicatat Sri Wintala Achmad pada bukunya "Hitam Putih Kekuasaan Raja-raja Jawa : Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta, dan Wanita", mulai pertama dari membentuk Jabatan Rakryan Kanuruhan yang setingkat dengan jabatan Perdana Menteri dan Rakryan Mahapatih yang dipegang Mpu Daksa berdasarkan temuan pada Prasasti Watukura berangka 27 Juli 902.
Selanjutnya, Dyah Balitung juga memerintahkan Mpu Sudarsana atau akai Welar untuk membangun kompleks penyeberangan bernama Paparahuan di tepian Bengawan Solo sesuai tercantum pada Prasasti Telang, 11 Januari 904. Pembebasan pajak di desa-desa sekitar Paparahuan juga menjadi faktor kebijakan ekonomi yang dicetuskan Rakai Watukura Dyah Balitung.
Raja juga melarang penduduknya memungut upah dari para penyeberang. Pembebasan pajak dilakukan di Desa Poh yang mendapatkan tugas untuk mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya dan Silungkung, sebagaimana pada Prasasti Poh, 17 Juli 905.
Dyah Balitung juga kerap memberikan anugerah Desa Kubu-Kubu pada Rakryan Hujung Dyah Mangarak dan Rakryan Matuha Dyah Majawuntan, karena telah berjasa memimpin dalam penaklukan daerah Bantan atau Bali, yang tercantum pada Prasasti Kubu-Kubu berangka 17 Oktober 905.
Bangunan suci juga tak lepas dari perhatian Dyah Balitung. Dia memberikan anugerah Desa Rukam pada Rakryan Sanjiwana (neneknya) yang telah merawat bangunan suci di Limwung. Terakhir Dyah Balitung juga memberikan anugerah pada lima patih bawahan yang telah menjaga keamanan saat pernikahannya, seperti yang dijelaskan di Prasasti Mantyasih.
Sayang, kejayaan Kerajaan Medang ini kembali bergolak lantaran sang Mahapatih Mpu Daksa melakukan pemberontakan menggulingkan atasannya sendiri. Nasib Mataram yang istananya telah pindah di Poh Pitu pun kembali bergolak.
Hasil kebijakan raja yang bergelar abhiseka Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambu ini mulai dirasakan masyarakat.
Kerajaan Medang di masa pemerintahan Dyah Balitung bisa dibilang relatif lebih maju daripada sebelumnya. Selain melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya hingga mencapai Jawa Tengah, Jawa Timur, Bantan, dan Bali, Dyah Balitung juga menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap cukup brilian.
Baca juga: Kisah Pemberontakan Trunojoyo dan Hancurnya Kerajaan Mataram
Total setidaknya ada 6 kebijakan yang dicatat Sri Wintala Achmad pada bukunya "Hitam Putih Kekuasaan Raja-raja Jawa : Intrik, Konspirasi Perebutan Harta, Tahta, dan Wanita", mulai pertama dari membentuk Jabatan Rakryan Kanuruhan yang setingkat dengan jabatan Perdana Menteri dan Rakryan Mahapatih yang dipegang Mpu Daksa berdasarkan temuan pada Prasasti Watukura berangka 27 Juli 902.
Selanjutnya, Dyah Balitung juga memerintahkan Mpu Sudarsana atau akai Welar untuk membangun kompleks penyeberangan bernama Paparahuan di tepian Bengawan Solo sesuai tercantum pada Prasasti Telang, 11 Januari 904. Pembebasan pajak di desa-desa sekitar Paparahuan juga menjadi faktor kebijakan ekonomi yang dicetuskan Rakai Watukura Dyah Balitung.
Raja juga melarang penduduknya memungut upah dari para penyeberang. Pembebasan pajak dilakukan di Desa Poh yang mendapatkan tugas untuk mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya dan Silungkung, sebagaimana pada Prasasti Poh, 17 Juli 905.
Dyah Balitung juga kerap memberikan anugerah Desa Kubu-Kubu pada Rakryan Hujung Dyah Mangarak dan Rakryan Matuha Dyah Majawuntan, karena telah berjasa memimpin dalam penaklukan daerah Bantan atau Bali, yang tercantum pada Prasasti Kubu-Kubu berangka 17 Oktober 905.
Bangunan suci juga tak lepas dari perhatian Dyah Balitung. Dia memberikan anugerah Desa Rukam pada Rakryan Sanjiwana (neneknya) yang telah merawat bangunan suci di Limwung. Terakhir Dyah Balitung juga memberikan anugerah pada lima patih bawahan yang telah menjaga keamanan saat pernikahannya, seperti yang dijelaskan di Prasasti Mantyasih.
Sayang, kejayaan Kerajaan Medang ini kembali bergolak lantaran sang Mahapatih Mpu Daksa melakukan pemberontakan menggulingkan atasannya sendiri. Nasib Mataram yang istananya telah pindah di Poh Pitu pun kembali bergolak.
(jon)
Lihat Juga :
