Khawatir Muncul Klaster Baru, Pemkot Belum Buka Sekolah Tatap Muka
loading...
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak ingin terburu-buru membuka sekolah tatap muka. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak ingin terburu-buru membuka sekolah tatap muka . Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengaku khawatir akan ada klaster baru jika aktivitas belajar di sekolah dilakukan. Baca : Masa Belajar di Rumah Diperpanjang Hingga 19 September
"Kita tidak mau menambah resiko penularan, resiko tumbuhnya klaster baru khususnya pada anak-anak didik kita," kata Rudy kepada SINDOnews, kemarin.
Dia menambahkan tanggungjawab Pemkot Makassar berada pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. Usia ini, menurut Rudy sangat rentan terpapar penyakit dan terlalu beresiko jika dibiarkan. "Kita menunggu dan lihat perkembangan dulu. Biarlah daerah lain kalau mau coba-coba buka. Itu kita jadikan riset bagaimana efek dari pembukaan itu," tegasnya.
Meski aktivitas belajar di sekolah belum dibolehkan, namun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya konsep belajar tatap muka. Hanya saja, konsep itu baru diterapkan jika sudah ada izin resmi dari Pemkot Makassar . Apalagi saat ini Kota Makassar masih berstatus zona merah, meski diakui kasus covid mulai melandai.
"Segala sesuatu untuk memulai sekolah tatap muka ini kita sudah siapkan, cuma untuk pelaksanaannya kita tetap merujuk pada edaran pak wali," kata Kepala Bidang PAUD Disdik Makassar, Hikmah Manganni.
Hikmah menyebutkan saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang kasusnya mulai melandai. Namun masih ada pula wilayah yang statusnya masih zona merah. "Tapi ini kita koordinasikan terus dengan tim gugus dan Dinas Kesehatan," ujarnya. Baca Juga : Besok, Pejabat Pemkot Makassar Mulai Lakukan Swab Test
Di tengah kondisi seperti sekarang ini, berbagai upaya telah dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Apalagi tidak semua siswa memiliki gawai untuk bisa mengikuti pembelajaran online.
Sehingga, kata Hikmah ada beberapa sekolah yang menugaskan satu guru untuk mengajar maksimal lima orang siswa dalam satu tempat. Tujuannya agar tidak ada siswa yang ketinggalan pelajaran. "Kita berharap tetap ada kontrol ataupun pengawasan terkait dengan aktivitas belajar tersebut," tuturnya. Baca Lagi : Gubernur Berharap Tidak Ada Klaster Baru COVID-19 di Pilkada 2020
"Kita tidak mau menambah resiko penularan, resiko tumbuhnya klaster baru khususnya pada anak-anak didik kita," kata Rudy kepada SINDOnews, kemarin.
Dia menambahkan tanggungjawab Pemkot Makassar berada pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP. Usia ini, menurut Rudy sangat rentan terpapar penyakit dan terlalu beresiko jika dibiarkan. "Kita menunggu dan lihat perkembangan dulu. Biarlah daerah lain kalau mau coba-coba buka. Itu kita jadikan riset bagaimana efek dari pembukaan itu," tegasnya.
Meski aktivitas belajar di sekolah belum dibolehkan, namun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya konsep belajar tatap muka. Hanya saja, konsep itu baru diterapkan jika sudah ada izin resmi dari Pemkot Makassar . Apalagi saat ini Kota Makassar masih berstatus zona merah, meski diakui kasus covid mulai melandai.
"Segala sesuatu untuk memulai sekolah tatap muka ini kita sudah siapkan, cuma untuk pelaksanaannya kita tetap merujuk pada edaran pak wali," kata Kepala Bidang PAUD Disdik Makassar, Hikmah Manganni.
Hikmah menyebutkan saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang kasusnya mulai melandai. Namun masih ada pula wilayah yang statusnya masih zona merah. "Tapi ini kita koordinasikan terus dengan tim gugus dan Dinas Kesehatan," ujarnya. Baca Juga : Besok, Pejabat Pemkot Makassar Mulai Lakukan Swab Test
Di tengah kondisi seperti sekarang ini, berbagai upaya telah dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Apalagi tidak semua siswa memiliki gawai untuk bisa mengikuti pembelajaran online.
Sehingga, kata Hikmah ada beberapa sekolah yang menugaskan satu guru untuk mengajar maksimal lima orang siswa dalam satu tempat. Tujuannya agar tidak ada siswa yang ketinggalan pelajaran. "Kita berharap tetap ada kontrol ataupun pengawasan terkait dengan aktivitas belajar tersebut," tuturnya. Baca Lagi : Gubernur Berharap Tidak Ada Klaster Baru COVID-19 di Pilkada 2020
(sri)
Explore More